Sumbawa Barat (postkotantb. com) --Gedung megah terminal bus Taliwang kini tidak gagah lagi. Gedung dan fasilitas terminal kumuh, sampah dimana mana. Petugas tidak ada. Lebih mirip terminal sampah ketimbang terminal bus.
Kondisi ini semakin memperihatinkan ketika sejumlah ruangan petugas UPTD terminal kosong melompong, Loket tiket, tinggal papan nama dan stiker saja. Air di toilet tidak mengalir lagi listrik padam total. Praktis terminal ini mirip penampungan barang bekas alias gudang ketimbang terminal.
“Katanya di kelolah Provinsi pak. Tapi tak ada petugas jelas. Status kamipun tak jelas,” kata, sejumlah, eks petugas UPTD Terminal setempat ditanya wartawan.
Sejumlah penumpang bus yang ditanya mengaku lebih suka naik dan turun diluar terminal ketimbang didalam terminal. Penumpang mengeluhkan kondisi terminal yang kotor, fasilitas rusak dan tidak terurus.
“ Ini cerminan wajah KSB. Ini jadi pusat kedatanga orang dari dalam dan luar daerah. Seharusnya pemerintah menjaga fasilitas ini,” kata Davit Purnama, warga Seteluk mengeluhkan kondisi terminal.
Apa kata pemerintah Sumbawa Barat?. Kepala Dinas Perhubungan setempat, H.Muslimin mengatakan pengelolaan terminal tersebut telah diambil alih pemerintah Provinsi NTB. Ia telah mendesak Pemrov melibatkan daerah dalam memerEncanakan transisi pengelolaan terminal tersebut.
“ Rakor terakhir, Pemprov mengusulkan MoU dengan organisasi angkutan umum setempat atau Organda guna mengelola terminal itu. Pemprov juga tengah menghitung kebutuhan dan kondisi terminal bahkan mengirimkan petugas. Tapi realisasinya belum jelas,” ujar, Muslimin.
Ia membenarkan nasib personil dan kondisi terminal masih tidak terurus saat ini. KSB kata dia, memiliki kewenangan terbatas.
Selanjutnya, soal personel. Pemprov meminta personel dari ASN. Namun hingga kini kebutuhannya masih belum jelas juga. Apakah melanjutkan petugas yang ada atau meng SK kan kembali personel Honorer yang ada.
“ Jika 18 personel yang ada tidak dibutuhkan Pemprov, ya nanti kita yang SK kan lagi. Tapi penempatannya tidak diterminal,” terangnya.
Muslimin tidak nenjawab, ketika ditanya mengapa KSB dan Pemprov menunda pengambil alihan pengelolaan terminal tersebut sampai Pemprov benar benar siap. Baik siap anggaran, personel dan management.
Pemprov NTB mengaku akan segera menempatkan petugas ke terminal tersebut. Kondisi terminal yang memprihatinkan diakui menjadi perhatian serius Pemprov.
“ Kita akan tindak lanjuti segera pak laporan itu. Dan segera akan menempatkan petugas,” kata Kepala Dishub NTB, Lalu Bayu, dikonfirmasi wartawan dari Mataram, Kamis (31/8).
Bayu mengatakan pada September 2017 lalu, pengeloaan terminal tersebut tesmi diambil alih pemerintah Provinsi NTB.
Terminal diambil alih Pemprov NTB menindaklanjuti pelaksanaan UU. 22 Tahun 2014 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dimana terminal Type B (seperti Terminal Taliwang) pengelolaannya sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi.
Sedangkan Terminal Type A (Terminal Dara di Kota Bima dan terminal Mandalika di Kota Mataram) serta Jembatan Timbang menjadi urusan pemerintah pusat.
“ Dalam proses transisi ini banyak aspek yang harus dibenahi. Insya allah kedepan akan jadi lebih baik, “ ujar, Bayu.
Namun, Bayu tidak menjawab kapan transisi menagament pengelolaan ini tuntas, baik soal anggaran dan personel. Iapun enggan menjawab keluhan dan protes masyarakat Sumbawa Barat yang terkena imbas buruk keberadaan fasilitas publik yang kumuh dan merusak citra daerah.(edy/zam)
0 Komentar