Mataram (postkotantb.com)- Mi6 meyakini pasangan Gubernur dan Wakil gubernur NTB terpilih, Dr Zul dan Hj Sitti Rohmi akan dilantik sesuai jadwal yang ditetapkan KPU yakni 17 September 2018. Hal ini agar pemimpin baru NTB itu segera menyongsong dan melaksanakan program pembangunan sesuai Renstra untuk lima tahun kepemimpinannya.
Sementara itu adanya wacana pengunduran jadwal pelantikan pemimpin daerah NTB dengan menugaskan Plt hanya beberapa hari tidak efektif, kecuali ada kejadian force majeur disatu daerah tersebut.
Meskipun demikian Mi6 beranggapan jika terjadi skenario pengunduran jadwal pelantikan serentak gubernur dan wakil gubernur sebagaimana yang diutarakan oleh Mendagri itu semata-mata ada pertimbangan tehnis dan taktis. "Cuman kalau pengunduran hanya 10 hari dari tgl 17 September sampai dengan 27 September terkesan tanggung dan bisa dipersepsikan lain secara politik ," ujar Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto, SH yang didampingi Sekretaris Mi6 , Lalu Athari Fathullah, SE, Sabtu (9/9).
Dalam konteks menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, lanjut Lalu Athari seyogyanya Mendagri mempertimbangkan secara bijaksana dampak plus minusnya jika pelantikan gubernur terpilih se Indonesia harus diundur untuk menghindari asumsi politik yang multi tafsir. "Apalagi ini tahun politik yang bisa dipake membuat prejudice politik," tambah Athari yang juga caleg muda propinsi No. urut 2 dapil Lombok tengah 8 dari Partai Perindo.
Terpisah Didu, panggilan karib Dir Mi6 menambahkan dalam konteks NTB, saat ini masyarakat menunggu gebrakan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam merealisasikan janji-janji politik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat NTB.
"17 September 2018 merupakan momentum yang ditunggu oleh masyarakat NTB untuk menilai kinerja pemimpin daerah yang baru untuk 100 hari pertama ," ucapnya.
Didu melihat tugas dan tantangan pemimpin baru NTB lebih kompleks dan multi dimensional ditambah lagi memulihkan kondisi masyarakat yg terkena dampak gempa yang membutuhkan perhatian ekstra.
"Supaya tidak bias tafsir, sebaiknya jadwal pelantikan Gubernur NTB sesuai tempory saja yakni 17 September 2018," ungkapnya.
Inovasi dan investasi SDM
Sementara itu Sekretaris Mi6. Lalu Athari mengapresiasi upaya-upaya Dr Zul membuka net working dan kerjasama dengan pihak mancanegara dalam meningkatkan SDM masyarakat NTB. Apalagi yang dilakukan oleh Gubernur NTB yang ini merupakan salah satu bentuk inovasi pembangunan yang berorientasi kepada upaya peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat terdidik NTB untuk investasi SDM kedepan.
"Dr Zul melihat tantangan pembangunan di era kepemimpinannya akan komplek ditambah lagi dengan diberlakukan pasar bebas AFTA/NAFTA thn 2020, maka solusinya adalah membangun SDM masyarakat NTB agar mampu bersaing di era globalisasi ini," ungkapnya.
Untuk merealisasikan kecepatan gerak pembangunan yang akan dilaksanakan Zul Rohmi tidak tertutup kemungkinan akan menemui kendala politik. Hal ini bisa terjadi jika Zul Rohmi tidak merangkul dan berkomunikasi dengan semua elemen sebagai upaya melakukan moderasi yang positif.
"Publik pasti melihat cerminan kredibilitas Zul Rohmi dari aspek kebijakan dan wajah SKPD yang menopang kabinetnya. Untuk menghindari politik like and dislike, patronase klien, dll.
Baperjakat perlu diperkuat fungsinya agar penempatan pejabat dilingkungan Pemprov NTB sesuai dengan prinsip right man on the right place," tambah Athari. (Eka)
0 Komentar