Lombok Utara (postkotantb.com)- Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini banyak sekali kejahatan dalam dunia internet atau yg disebut dengan Cyber Crime terutama dalam sistem E-Government. Perlunya sebuah sistem pengamanan khusus dalam pemerintahan berbasis elektronik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara yang bekerjasama dengan Diskominfotik Provinsi NTB mengadakan kegiatan sosialisasi keamanan siber dan sandi tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengundang Tim Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai nara sumber di Lesehan Sasak Narmada Tanjung, Senin (10/12).
Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut diantaranya seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota Provinsi NTB dan juga seluruh OPD Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan sosialisasi tingkat provinsi ini di laksanakan untuk membangun tata kelola siber dan informasi milik pemerintah daerah melalui penerapan tanda tangan digital guna menjamin keamanan siber dan keamanan informasi.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Utara Kawit Sasmita, SH dalam sambutannya menyampaikan bahwa di tahun 2019 nanti sistem pemerintahan di Kabupaten Lombok Utara akan menetapkan tanda tangan digital untuk level pimpinan daerah tertinggi seperti Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan seluruh kepala OPD Lombok Utara guna mendukung tercapainya visi misi pemerintahan yang transparan, bersih, efektif dan efisien.
"Selain itu juga, nanti kedepan kita akan menerapkan penggunaan surat elektronik dalam rangka mempercepat pelayanan" ungkap Kadis Kominfo Lombok Utara.
Asisten I Setda KLU Ir. H. Nanang Matalatta juga turut memberikan sambutan dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Beliau menyampaikan harapannya terhadap kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan keamanan siber dan sandi dalam pemerintahan di Kabupaten Lombok Utara.
"Saya berharap bahwa sosialisasi ini disamping diikuti oleh beberapa OPD juga dari masyarakat tentunya dapat di implementasikan dalam bentuk aturan atau SOP tentang pengelolaan informasi baik penggunaan passwordnya ataupun penggunaan telfon tentunya dengan berkoordinasi dengan Dinas kominfo" Harap Asisten I Setda KLU.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan serah terima alat penghilang signal telekomunikasi atau yang disebut jammer dan handphone anti sadap oleh BSSN dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Alat penghilang signal atau jammer tersebut biasa dipakai ketika Presiden RI mengadakan rapat paripurna sehingga tidak ada yang sibuk menggunakan Handphone ketika rapat sedang berjalan.
Pada akhir acara Asisten I Setda KLU Ir. H. Nanang Matalatta juga berkesempatan untuk memberikan hadiah kepada tiga pemenang mata lomba yang diadakan oleh Diskominfo Kabupaten Lombok Utara bidang PIKP untuk anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang merupakan binaan dari Diskominfo Kabupaten Lombok Utara. (Eka)
0 Komentar