Sumbawa Besar (postkotantb.com)- DPRD Kabupaten Sumbawa sangat prihatin dengan sejumlah permasalahan yang dialami para pedagang Pasar Seketeng yang direlokasi di Taman Kerato, Kecamatan Unter Iwis. Selain kondisi lapak, minimnya fasilitas, dan ada pasar di dalam pasar yang merugikan pedagang Pasar Seketeng, yang paling krusial adalah gangguan premanisme. Hal itu terungkap saat puluhan pedagang menggelar aksi demo di Gedung DPRD setempat, beberapa waktu yang lalu.
Ketika menerima para pedagang, Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin ST M.Si menyatakan Pemda wajib bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan pedagang di Taman Kerato. Tidak diperkenankan adanya peraturan lain selain yang diberlakukan pemerintah. Ia prihatin dengan adanya ketidakadilan, intimidasi bahkan pemukulan terhadap para pedagang Pasar Seketeng oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Ini harus diantisipasi dengan melibatkan aparat keamanan baik Polisi, TNI dan Satpol PP. “Pemda harus tegas agar tidak ada lagi muncul persoalan baru. Kalau tidak aman, amankan. Kami tidak ingin negara ini dikendalikan preman. Makanya pemerintah harus hadir,” tegasnya.
Kamal akrab politisi PPP ini disapa juga meminta pemerintah memperhatikan masalah transportasi yang menuju arah Taman Kerato tempat relokasi pedagang Pasar Seketeng. Dengan tidak adanya jalur transportasi ke sana, tariff transportasi dinaikkan secara sepihak sehingga menjadi mahal. Perlu dilakukan rekayasa ulang terkait transportasi ini. “Kami minta semua masalah harus dituntaskan,” tandasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD lainnya, Muhammad Yamin SE, menyatakan sangat tidak mungkin memenuhi keinginan pedagang untuk kembali pindah ke Pasar Seketeng. Sebab pembangunan pasar akan segera dimulai. Jika pedagang dikembalikan akan merepotkan dan menimbulkan masalah baru. Pembangunan akan terhambat, dan akses alat berat ke lokasi proyek tertutup pedagang.
Yamin Abe akrab politisi Hanura disapa juga menyoroti soal keamanan. Ia meminta polisi dan Satpol PP bertindak tegs jika ada sekelompok orang yang menimbulkan inkondusifitas di pasar Taman Kerato. Namun perlu juga Pemda memikirkan anggaran untuk pengamanan. Selain itu Yamin Abe meminta agar tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun termasuk biaya sedot limbah yang rencananya akan ditanggung pedagang.
Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP sepakat adanya jaminan keamanan terhadap para pedagang. Karena itu ia sangat setuju dibangunnya posko keamanan dan dibentuk tim khusus yang akan standby 1×24 jam di lokasi pasar. Bukan hanya menjaga keamanan, tapi posko ini dapat berfungsi menampung dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lokasi tersebut. Ia juga meminta Pemda dapat membenahi dan mengadakan fasilitas yang masih kurang.
Di tempat yang sama, Bupati Sumbawa yang diwakili Asisten I, Dr. HM. Ikhsan mengakui, bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap keamanan, kenyamanan dan ketertiban di pasar tersebut. Pemerintah juga berkomitmen untuk melengkapi fasilitas pendukung. Untuk mengakomodir setiap persoalan para pedagang, Pemda akan membangun Posko Pengaduan dan Pengamanan. Selain itu membentuk Tim Penertiban Pasar. (SHK)
0 Komentar