 |
| Aliansi Masyarakat Pujut atau Laskar 212, mendatangi kantor dewan, menolak rencana Pemkab Loteng menggelar Mandalika Fashion Karnaval, Kamis (21/2). |
Lombok Tengah (postkotantb.com) - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pujut, menggelar aksi di kantor DPRD Lombok Tengah. Kedatangan Laskar 212 tersebut menolak rencana Pemkab Loteng menggelar Mandalika Fashion Karnaval di pusat kota Praya, untuk menyambut gelaran Bau Nyale sebagai agenda tahunan, Kamis (21/2).
Dalam aksinya Laskar 212 mengecam rencana Pemkab Loteng tersebut. Pasalnya, gelaran Bau Nyale akan dilaksanakan di Pantai Kute, Lombok Tengah. Sedangkan para wisatawan sudah akan berkumpul di sekitar lokasi.
"Kalau dilaksanakan di pusat kota, kan jauh, wisawatan jadinya akan kesulitan untuk menikmati acara fashion karnaval itu. Makanya kami minta jangan dilaksanakan di Praya, tapi di Pujut saja," ungkap Ketua Lembaga Krama Adat Pujut, Lalu Saladin yang juga sebagai korlap aksi.
Ditambahkan, mereka memprediksi jika Pemkab Loteng tetap ngotot melaksanakan kegiatan itu di Praya, maka roda perekonomian masyarakat Pujut tidak akan berkembang pesat seperti yang diharapkan menjadi multplayer efect dari gelaran tahunan ini.
"Malah bisa mematikan roda perekonomian masyarakat kami kalau begini caranya," tegasnya.
Pihaknya mengancam akan menggelar karnaval tandingan yang lebih meriah, dan memastikan karnaval milik Pemkab tidak akan mendapat porsi lebih di para wisatawan, jika Pemkab tidak mengubah lokasi karnaval.
"Kami akan pastikan ada karnaval tandingan itu, baik dengan dukungan maupun tanpa dukungan pemerintah setempat," sambung dia.
Sementara itu, Pemkab Loteng yang diwakili oleh Camat Pujut, Lalu Sungkul dalam forum itu menjelaskan, jika apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu tidak akan terjadi.
Termasuk masalah roda perekonomian yang dianggap tidak berjalan normal dan tidak menghasilkan bagi masyarakat setempat.
Sebab lanjut Sungkul, Pemkab sudah memetakan roda perekonomian masyarakat dengan cermat dan sudah melakukan rapat koordinasi beberapa kali untuk membahas masalah ini.
"Termasuk penyebaran wisatawan pada saat karnaval berlangsung, sudah kita perhitungkan," jelasnya.
Sungkul mengatakan, jika ancaman masyarakat untuk melaksanakan karnaval tandingan, akan menjadi preseden buruk untuk Lombok Tengah ke depan. Sehingga, pihaknya meminta agar masyarakat tidak membuat karnaval tandingan yang akan dipusatkan di wilayah Pujut itu.
"Kalau mau diadakan silakan, tapi jangan bahasakan karnaval tandingan, tidak bagus begitu," pintanya.
Hingga akhir forum hearing publik, masyarakat dan pihak Pemkab belum mendapat kesepakatan terkait masalah ini. Sehingga masyarakat rencananya akan tetap menggelar karnaval tandingan itu.
Sementara pihak Pemkab sendiri sudah menjadwalkan kegiatan karnaval akan dilaksanakan pada Sabtu (23/2) lusa mendatang. (Wire)
0 Komentar