Mataram
(postkotantb.com)- Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati Kabupaten Sumbawa
Barat serta Kepala Bappeda Provinsi NTB bersama Presiden Direktur PT. Amman
Mineral (PT AM), Rachmat Makkasau, menggelar rapat koordinasi terkait dengan
pembangunan Smelter di KSB, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB,
Selasa, (7/5).
Dalam rakor tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah,
meminta secara langsung dari pihak PT Amman Mineral terkait kejelasan dari
progress rencana pembangunan smelter dan industi turunan lainnya di Kabupaten
Sumbawa Barat. Menurutnya, kejelasan progres tersebut sangat penting agar
pemerintah daerah bisa mengambil peran dalam membantu PT. AM melakukan
pembicaraan-pembicaraan untuk menyakinkan perusahaan untuk berinvestasi di NTB.
“Jangan sampai publik menilai pemerintah tidak memiliki
keseriusan. Masyarakat KSB ingin smelter segera hadir. Jangan sampai dikasih
angin surga tapi tidak ada realisasinya,” ujarnya.
Untuk itu, Doktor Zul ingin mendapatkan kepastian dari pihak PT.
AM terkait kapan konstruksi smelter dan industri turunannya dimulai. Ia
menginginkan ada progress terbaru pembangunan smelter di KSB tersebut. “Karena
sampai sampai sekarang progress belum ada,” ungkapnya.
Dikatakannya, pemerintah memiliki kepentingan besar dalam
pembangunan smelter dan industri turunannya. Hal ini berkaitan dengan
mewujudkan industrialisasi di NTB. Pemerintah daerah akan membantu semaksimal
mungkin agar proyek ini bisa berjalan baik, sehingga publik tidak menduga
pemerintah tidak serius.
Selain itu, pemerintah provinsi juga menginginkan kejelasan
terkait industri turunan pembangunan smelter. Hal itu sebagai upaya untuk
mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi kemajuan pembangunan
tersebut. Seperti putra putri NTB yang ahli kimia, dengan kita sekolahkan
bahkan perguruan tinggi di NTB bisa didorong untuk membentuk program studi
kimia.
“Kenapa pemerintah meminta kejelasan, agar kami bisa menyiapkan
sumber daya manusianya. Jangan sampai masyarakat jadi penonton di rumahnya
sendiri,” ujarnya.
Tugas pemerintah provinsi adalah memastikan semua investor
diperlakukan dengan nyaman, tentunya dengan menciptakan NTB yang aman, nyaman
dan ramah bagi dunia investasi. Pemerintah menyadari proses pembangunan smelter
tersebut tidaklah mudah, dan tentu membutuhkan nilai investasi yang cukup
besar. Untuk itu pemerintah akan membantu PT. AM dengan maksimal, minimal
dengan melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan investor-investor yang akan
membangun industri turunan dari smelter tersebut agar mau berinvestasi di NTB.
”Provinsi ingin dalam posisi meringankan beban PT. Amman
Mineral. Pemerintah akan membantu melakukan negosiasi dengan
perusahaan-perusahaan industri turunan, seperti pabrik pupuk, pabrik semen, dan
pabrik perkabelan agar mau berinvestasi di NTB,” pungkasnya.
Sementara itu Presiden Direktur PT. AM, Rachmat Makkasau,
menjelaskan progres pembangunan smelter di NTB berjalan dengan baik. Hal ini
sesuai dengan komitmen perusahaan untuk membangun smelter setelah mengambil
alih dari PT. NNT pada 2 November 2016 lalu.
Dijelaskan juga, semua proses di lapangan telah dilakukan,
dengan survei lahan. Dimulai dari darat, laut dan udara. Untuk konstruksi
pembangunan smelter akan dimulai tahun 2019, dan kontruksi harus selesai pada
pertengahan tahun 2022. “Kalau lewat dari itu akan menjadi resiko besar bagi
perusahaan kami,” ungkapnya.
Untuk penyerapan tenaga kerja, smelter tidak terlalu membutuhkan
tenaga kerja banyak, berkisar 300 orang saja. Namun yang membutuhkan tenaga
kerja besar justru industri-industri turunan yang menyertai pembangunan
smelter, seperti pabrik semen, pabrik kabel, dan pabrik pupuk yang akan
mengolah bahan baku dari hasil smelter di NTB.
“Saat ini kami baru sebatas MoU dengan industri turunan. Kami
persilahkan jika ada perusahaan lain yang siap untuk membangun industri turunan
di Kabupaten Sumbawa Barat,” pungkasnya. (RZ)
0 Komentar