Mataram (postkotantb.com)- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat merespons positif audiensi lintas NGO dalam aksi solidaritas memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke 59, yang berlangsung di Mataram, Selasa (24/9).
Pemerintah menerima audiensi perwakilan massa aksi yang diwakili tiga NGO di ruang Sangkareang, kantor Gubernur NTB.
Audiensi sendiri dilaksanakan oleh tiga NGO, diantaranya Front Perjuangan Rakyat (FPR), Koalisi Petani Kerakyatan (KPR) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) NTB.
Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si di dampingi Asisten I, Dra. Baiq Eva Nurcahyaningsih, Kepala Kesbangpol Drs. H.Syafi’i dan Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan NTB, Ir. Madani Mukarom, menerima perwakilan massa aksi tadi.
“Kami sudah mencatat. Masukan, kritikan dan harapan saudara saudara sekalian akan kami perhatikan. Pemerintah akan melakukan langkah langkah yang diperlukan,” kata, Iswandi usai mendengarkan tuntutan dan kesimpulan audiensi tadi.
Iswandi menegaskan, masalah konflik agraria, lahan hutan, stabiliasasi harga komuditas pertanian, pupuk dan konflik petani dan perusahaan pengelola konsesi pertanian menjadi pekerjaan yang terus akan diselesaikan pemerintah. Tentunya bekerja sama dengan para Bupati dan Wali Kota serta pihak terkait lainnya.
Iswandi menegaskan, kewenangan atas pengawasan dan perlindungan hutan baru satu tahun terakhir diambil alih Provinsi dari kabupaten kota. Karena itulah, pemerintah menyesuaikan kondisi dan optimalisasi pengawasan.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada peserta aksi dan seluruh aktifis yang mewakili kaum tani dalam moment peringatan HTN ini. Iswandi menegaskan, persoalan konflik di tingkat petani hingga kesenjangan harga serta ketidakadilan bagi nasib petani banyak disuarakan oleh para aktifis dan aliansi NGO di NTB seperti, KPR, FPR dan LMND tadi.
Dari audiensi ini, baik pemerintah Provinsi dan aliansi NGO tadi bersepakat untuk meningkatkan koordinasi dan penyesuaian waktu untuk turun kelapangan secara bersama sama.
“Saya juga segera berkoodinasi dan berbicara kepada seluruh SKPD terkait yang terlibat dalam masalah masalah atau konflik tanah dan pertanian guna menganalisa dan menentukan sikap,” tutup, Iswandi.
Sementara itu, tiga aliansi NGO yang mewakili massa yang terdiri dari petani dan buruh pertanian tersebut mengangkat beberapa issue penting yang kini dihadapi petani di NTB.
Antara lain, masalah konflik lahan yang di klaim pihak Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dengan petani, harga komuditas pertanian yang anjlok saat panen raya. Distribusi komuditas yang dikuasai kelompok pengusaha pertanian tertentu.
Selanjutnya, aktifis ini juga menyoroti belum adanya road map atau perencanaan terpadu pemerintah Provinsi soal pengendalian harga komuditas pertanian seperti tembakau, Jagung dan Bawang. Selanjutnya, pupuk yang masih langka. Dan konflik dengan perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sembalun, Lombok Timur.
Tingginya penguasaan konsesi pertanahan yang diambil alih swasta hingga menimbulkan saling klaim kawasan dengan para petani menjadi sederatan masalah yang ikut dibahas. Sejumlah masalah ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah untuk diselesaikan. (RZ)
0 Komentar