Lombok Barat (postkotantb.com)- Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun menegaskan agar penurunan angka kemiskinan tetap menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat. Salah satunya melalui pengelolaan pasca panen dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja yang bermuara pada penurunan kemiskinan dan memaksimalkan Penggunaan Produk Lokal.
Hal itu disampaikan Hj. Sumiatun saat membuka Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Lombok Barat TA. 2019 di Batulayar, Selasa (10/12).
"Kondisi ini saya tekankan karena angka kemiskinan di Lombok Barat masih tinggi, yaitu sebesar 15,20% Tahun 2018 atau sekitar 103.770 jiwa. Oleh karena itu, masyarakat miskin harus diberdayakan, baik melalui peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas hidup maupun pengurangan beban pengeluaran," tegasnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, wakil bupati wanita pertama di Lombok Barat ini mengingatkan para Kepala Perangkat Daerah yang hadir untuk menekankan arah kebijakan pembangunan daerah pada lima hal.
"Pertama, masyarakat miskin harus sekolah, minimal mereka dapat mengikuti pendidikan menengah (SMK/SMA). Kedua, masyarakat miskin harus ditingkatkan derajat kesehatannya melalui ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan jaminan kesehatan, serta optimalisasi pola hidup bersih dan sehat. Ketiga, masyarakat miskin perlu difasilitasi ketersediaan rumah layak huni beserta sarana pendukungnya seperti air bersih, sarana sanitasi dan listrik. Keempat, masyarakat miskin perlu ditingkatkan kualitas hidup keluarganya melalui ketahanan keluarga dan pencegahan pernikahan dini. Dan kelima, masyarakat miskin perlu diberi kemudahan akses mata pencaharian melalui pengembangan usaha kecil menengah," paparnya.
Agar optimal, Sumiatun menghimbau para Kepala Perangkat Daerah menggunakan pola sharing program dan anggaran sebagai solusi dalam membangun sinergitas dan komplementaritas penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala Bappeda, Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nur Hidayat, Kepala BPS Lombok Barat, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan LAZ DASI NTB. (Eka)
0 Komentar