 |
| Bupati Lombok Utara Dr. Najmul Akhyar Menyampaikan Sambutan Pada Kegiatan Penyerahan DPA Tahun 2020, Jum'at (24/1). |
Lombok Utara (postkotantb.com)- Bagian dari upaya percepatan realisasi berbagai program kerja yang dilaksanakan pada tahun 2020 di setiap OPD Pemkab Lombok Utara, Bupati Dr. H. Najmul Akhyar menyerahkan langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 kepada masing-masing kepala OPD lingkup pemda setempat, Jum'at (24/1).
Bupati Najmul Akhyar dalam sambutannya mengatakan, penyerahan DPA itu adalah momentum yang penting karena pada hakekatnya penyerahan tanggungjawab dari Pimpinan Daerah kepada pimpinan OPD.
Pasalnya, tahun ini adalah masa yang menentukan capaian-capaian pemkab Lombok Utara pada tahun berikutnya.
"Kewajiban tersendiri bagi tiap pelaku pemerintahan daerah sehingga harus mendapatkan perhatian penuh," kata bupati mengingatkan pimpinan OPD.
"Saya ingin menjadikan tradisi untuk tiap kali penyerahan DPA kita laksanakan di tempat terbuka yaitu tempat-tempat pariwisata, dalam rangka membangkitkan semangat kita terhadap obyek wisata untuk memanfaatkan sebaik mungkin obyek-obyek wisata tersebut, dalam rangka memperkenalkan obyek wisata kita kepada semua pemegang amanah ini," tutur Doktor Ilmu Hukum itu.
Dikatakan Bupati Najmul, dari sisi capaian terhadap performance keuangan daerah, KLU bahkan sudah meraih lima kali WTP berturut-turut.
Menurutnya, capaian itu amanah yang terberat seraya mewanti kepala OPD agar jangan sampai pada pemeriksaan yang keenam tahun ini hasilnya justru menurun. Tentunya hal itu sesuatu yang tidak baik sambil berharap capaian-capaian baik yang telah diperoleh harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
Di samping itu juga, KLU mendapatkan anugerah dana reksa berturut turut, dari 532 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, ada 10 kabupaten/kota yang mendapatkan anugerah dana reksa dari Menteri Keuangan. Lalu, Ombudsman RI juga memberikan Lombok Utara predikat kabupaten dengan tingkat kepatuhan tinggi yaitu zona hijau. Penghargaan itu selain wajib disyukuri juga suatu amanah yang berat untuk dipertahankan.
Kemudian dari sisi perencanaan pembangunan, KLU juga mendapatkan anugerah Pangripta dari Presiden RI sebagai kabupaten dengan perencanaan pembangunan terbaik kedua di Indonesia. Penghargaan diperoleh tidak luput dari terbangunnya kerjasama aparatur di setiap OPD dan masyarakat umumnya. Bupati Najmul menilai amanah tersebut semakin berat untuk dijaga dan dirawat tapi demgan kerjasama secara bersama-sama ia meyakini amanah dapat diemban sesuai target dalam RPJMD.
"Saya ingin secepatnya kita memulai mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan" ajak bupati dihadapan kepala OPD dan tamu yang hadir.
Lebih lanjut disampaikan Bupati Najmul, kecerdasan dan kecermatan bersama begitu penting untuk meningkatkan serapan APBD 100 persen, walaupun target itu berat tetapi diharapkan capaian Pemda KLU tidak tergolong rendah.
Menurutnya, satu hal yang perlu diatensi dan butuh kehati-hatian bersama adalah apabila ada persoalan yang ada kaitannya dengan penegakan hukum diselesaikan dulu oleh Inspektorat. Kemudian apabila ada indikasi baru diserahkan ke penegak hukum.
"Jangan sampai kita takut mengeksekusi anggaran karena adanya persoalan-persoalan hukum di dalamnya," tutup bupati sambil menyitir pesan Presiden Ir. Joko Widodo.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKAD KLU Sahabudin, S. Sos, M.Si melaporkan bahwa dokumen pelaksanaan anggaran tersebut adalah dasar dari pelaksanaan APBD tahun 2020 bagi semua OPD. Sehinga sejak mulai disahkannya, semua kepala OPD sudah bisa melaksanaan APBD tahun 2020.
"Kami berharap ketika mengajukan usulan SPM UP agar disertai dengan lampiran laporan keuangan 2019. Ini tentu tidak lepas dari strategi PIN," ujarnya.
Untuk dimaklumi pada tahun 2020 APBD KLU masih dalam kondisi ideal sekitar 1,077 T, untuk belanja. Adapun belanja ini berasal dari pos pendapatan sekitar Rp.1,044 T dan sisanya berasal dari Silpa tahun 2019 sekitar 36 M. Untuk diketahui bersama bahwa Silpa tahun 2019 sekitar 28,3 miliar. Di situ ada selisih dari asumsi.
Diuraikan Sahabudin, terkait DPA untuk pos belanja pegawai secara akumulatif mencapai sekitar 31,13 persen dari belanja keseluruhan. Komposisi tersebut menjadikan APBD masih sangat ideal.
Pihaknya mengundang perbankan, tidak lepas dari aspek pembangunan ekonomi masyarakat yang menuntut kombinasi peran pelaksana kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
"Pemerintah daerah melaksanakan fungsi kebijakan fiskal, sedangkan perbankan melaksanakan fungsi moneter sebaik-baiknya melalui pundi mediasi," tutup mantan Kadis Dukcapil itu.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin, SHI, Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH, Wakapolres Lombok Utara Kompol Setia Wijatono, SH, Kepala OPD, Camat dan Parakades yang diakhiri dengan penyerahan DPA oleh Bupati dan Sekda kepada kepala OPD, dan Camat. (api/Eka)
Social Footer