 |
| Wakil Ketua DPD PDIP NTB H. Ruslan Turmudzi |
Wakil Ketua DPD PDIP NTB H. Ruslan Turmudzi menilai, rekaman pembicaraan Bupati Sumbawa yang kini viral di sejumlah media sosial untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan partai terkesan memalukan. Apalagi, hal tersebut dilakukan di pendopo kantor bupati setempat.
“Sebagai kader saya menyayangkan sikap intimidasi bernada ancaman yang dilakukan oleh seorang bupati pada jajarannya kayak gitu, pak Husni perlu sadar diri. Caranya itu sekali lagi sangat memalukan,” tegas Ruslan menjawab wartawan, Minggu (19/1). Seperti yang di kutip dari sendapalepa.com.
Anggota DPRD NTB itu menuturkan, selama menjadi kader PDIP, justru sudah banyak nikmat yang diperoleh Husni Djibril. Diantaranya, pernah dicalonkan sebagai calon wakil gubernur mendampingi HL. Serinata pada Pilgub NTB lalu. Selanjutnya, dicalonkan sebagai calon bupati dan memenangi Pilkada Sumbawa lima tahun lalu, dan menjadi sekretaris DPD PDIP NTB.
“Lantas dimana salah dan letaknya partai ini pada kadernya,” kata Ruslan.
Terkait klaim Husni yang hingga kini tidak pernah diajak berkomunikasi dalam Pilkada Sumbawa, menurut Ruslan, justru pada tanggal 28 Desember 2019 lalu, Husni telah menandatangi surat pernyataan di hadapan lima orang anggota Desk Pilkada DPD PDIP Sumbawa terkait kesiapannya maju di Pilkada Sumbawa bersama Dr. Ikhsan Majid selaku Asisten I Setda Sumbawa selaku pasangannya.
Namun pada klausul kedua, Husni menolak jika dipasangkan dengan kader PKS untuk di Pilkada Sumbawa. Oleh karena itu, ia menyayangkan pernyataan Husni yang membuat seolah dirinya terzhalimi, lantaran tidak pernah dipanggil dan diklarifikasi oleh partai.
“Tolong jadi orang itu yang konsisten, jangan plin-plan. Yakni, ngomong kesana-kemari jika partai tidak pernah sekalipun memanggil dan mengajak berkomunikasi. Ingat, anda (Husni) itu sudah menandatangi surat pernyataan diatas materi 6.000,” ucap Ruslan mengingatkan.
Selaku anggota Desk Pilkada DPD PDIP NTB, Ruslan perlu meluruskan pernyataan Husni Djibril yang terkesan menyudutkan partai. Padahal, jika mau buka-bukaan maka sudah banyak kader PDIP di Sumbawa yang mengeluh terkait kebijakan pemda setempat dibawah kepemimpinan Husni malah tidak pernah sekalipun melibatkan kader partai selama ini.
Parahnya, dalam setiap kesempatan, justru Bupati Sumbawa lebih mesra dengan Ketua DPC Demokrat Sumbawa.
“Dalam setiap pidato apapun, bahkan yang terakhir diberi ruang banyak Ketua DPC Demokrat Sumbawa. Sebagai senior partai, enggak etis seorang Husni menganggap kader partainya sebagai seorang penghianat. Padahal, yang banyak dia bina malah kader partai luar. Kami hanya meluruskan fakta yang sebenarnya,” jelas Ruslan dengan nada tinggi.
Terkait kinerja Husni selama lima tahun menjabat di Kabupaten Sumbawa, menurut dia, kesan jika Husni adalah kader Pancasilais sangat jauh dari harapan. Jika merujuk RPJMD yang disusun sangat terlihat visi dan misi partai. Yakni, tiga pilar yang harus disinergikan. Diantaranya, struktural, legislatif dan eksekutif untuk mendorong kemajuan ekonomi nasional, belum terlihat sama sekali.
Akibatnya, saat Pilpres lalu, raihan suara Presiden Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin, serta Pilgub lalu, PDIP kalah total di wilayah Sumbawa.
“Ironisnya, meski kita pemenang pemilu di Sumbawa, di DPRD justru tidak mendapatkan alat kelengkapan dewan satupun. Ini jelas bukti, jika memang Pak Husni tidak pernag berkordinasi dengan kader PDIP. Wajarlah, jika partai menjadikan hal itu sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerjanya,” ungkap Ruslan.
“Kalau kita punya seorang bupati itu, ya minimal suara kursi kita tambah lah, kan kita pemenang pemilu di Sumbawa. Yang ada itu, kursi parpol lain bertambah dari tiga ke lima kursi. Maka, jangan salahkan partai membuat kebijakan lain,” sambungnya.
Ruslan menambahkan, pihaknya siap mempertanggung jawabkan keputusan DPD I PDIP NTB yang tidak mencalonkan Husni Djibril di Pilkada Sumbawa. Selain itu, dirinya bersama penguru DPD lainnya siap datang memberikan keterangan manakala DPP meminta untuk dilakukan klarifikasi terkait keputusan tersebut.
“Bila perlu jika DPP mendudukan kami berhadap-hadapan, kami siap pasang badan membantah pernyataan Husni. Jadi, kami punya bukti lainnya diluar aturan partai yang juga dia langgar. Tapi memang enggak etis kami buka ke publik, kecuali nanti saat kami dikonfrontir di DPP,” tandas Ruslan Turmudzi.
Sementara itu, Bupati Sumbawa HM. Husni Djibril menyatakan, bahwa dirinya dizholimi oleh pengurus DPD PDIP NTB, terkait munculnya skenario kader PDIP berpasangan dengan Dewi Noviany selaku kader yang diusung PKS dalam di Pilkada kali ini.
“Jika kita sudah tidak lagi saling menghargai dan tidak lagi saling mengindahkan dalam mengambil sebuah keputusan, maka tidak ada lagi langkah lain yang akan saya ambil selain langkah untuk melakukan perlawanan,” tegas Husni Djibril ketika dikonfirmasi terkait keputusan PDIP yang tidak mencalonkannya untuk kali kedua.
“Selama ini saya taat dan tunduk kepada keputusan partai, namun kok tiba-tiba saya diginikan. Sangat aneh menurut saya. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan rapatkan masalah ini di Sumbawa, termasuk membahas langkah selanjutnya,” sambung Husni.
Husni menegaskan, dirinya sudah mempersiapkan langkah-langkah yang akan ditempuh, jika PDIP tidak merestui dirinya untuk maju di Pilkada Sumbawa. Ia berencana akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan DPP.
“Jika tidak direstui (oleh DPP), sebagai kader yang baik maka dirinya akan berpamitan, namun saya tetap maju tanpa diusung oleh PDI Perjuangan. Entah itu melalui jalur independen atau membangun sebuah kekuatan melalui parpol-parpol yang lain di Sumbawa, termasuk Demokrat yang telah siap mendukung dan setia menjadi koalisi sejak awal,” tandas Husni Djibril.(*)
Social Footer