-->
  • Label

    Copyright © Pos Kota NTB
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Responsif Gender, NTB Masuk Nominasi Anugerah Parahita Ekapraya 2020

    , Wednesday, March 11, 2020 WIB Last Updated 2020-03-11T00:14:53Z

    Mataram (postkotantb.com)- Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima audiensi Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Budi Mardaya SE, M.Si beserta jajarannya di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa, 10 Maret 2020.

    Pada kesempatan tersebut, Budi menyampaikan bahwa NTB masuk nominasi untuk penghargaan anugerah Parahita Ekapraya untuk tahun 2020.

    Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sendiri merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

    Rohmi mengungkapkan jika kesetaraan gender di NTB sudah menipis bahkan mulai hilang. Hal itu dibuktikan dari banyaknya pimpinan OPD maupun penggerak organisasi banyak berasal dari kalangan perempuan.

    "Program-program kita bahkan penggeraknya banyak yang perempuan," ungkapnya.

    Lebih lanjut, Rohmi mengharapkan koordinasi serta kerjasama dari tiap OPD dan masyarakat NTB sehingga tidak ada lagi gap antara laki-laki dan perempuan. "NTB sudah sangat maju dari sisi gender," sebutnya.

    Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Budi Mardaya SE, M.Si optimis NTB mampu meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2020. Setelah mendengar penjelasan Wagub, menurutnya NTB mempunyai contoh nyata dari seorang pemimpin perempuan.

    "NTB ada progres yang bagus, sehingga itu bisa menggerakkan gender yang lain," kata Budi.

    Terakhir, Ia meminta pemerintah NTB untuk segera melengkapi persyaratan yang diperlukan diantaranya, PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) yang memang perlu dilaksanakan oleh para perencana SKPD sebagai wujud komitmen para pengambil keputusan.

    "Jadi semua dokumen perencanaan harus responsif gender," pungkasnya. (RZ)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini