Mataram – Sebaran Pandemi Covid-19 di In donesia semakin menggila, begitupun di seluruh daerah provinsi tak terkecuali Nusa Tenggara Barat yang kini angka kasus positifnya terus bertambah. Namun hingga kini, pemerintah tidak mengambil keputusan untuk melakukan karantina wilayah secara keseluruhan, karena dinilai sektor ekonomi masih dapat digerakkan seiring dengan upaya proteksi super ketat yang dilakukan.
Keresahan masyarakatpun semakin tak dapat dibendung, masyarakat hingga pelaku usaha pun terus mempertanyakan dan menyuarakan kritikan, terkait sampai kapan kondisi ini akan mengancam. Karena jika terus berlarut, bisa dibayangkan Covid-19 akan menjadi boomerang bagi keberlangsungan hidup setiap individu.
“Harusnya pak Gubernur segera ambil tindakan demi menyelamatkan nyawa rakyatnya. Supaya kita tahu bahwa masa isolasi mandiri mulai kapan dan berakhir kapan. Lama – lama banyak yang diselimuti kafan. Dan bagaiman roda ekonomi di NTB ini bisa normal kembali kalau smua was – was dan serba dibatasi,” ucap seorang pengusaha di NTB, Bambang Muntoyo, pada Senin (6/4).
Bambang Muntoyo alias BM, bahkan menuntut Pemerintah untuk berlaku transparan, menyampaikan data secara terbuka setiap warga masyarakat yang terpapar Covid-19 tersebut. Sehingga masyarakat yang saat ini tunduk dengan aturan pemerintah untuk menjaga jarak sosial dan fisik, dapat lebih tenang melakukan upaya proteksi mandiri baik dari lingkungan sekitar maupun keluarga.
“Karena kita tidak tau dan tidak bisa membedakan siapa – siapa orang yang sudah terpapar virus. Bahkan di keluarga sendiri kita tidak tau sebelum ada pemeriksaan menyeluruh. Kalo tidak dilakukan ini, Virus smakin menyebar liar karena kita tidak tahu pasti siapa – siapa orang yang sudah terpapar virus ini,” katanya.
Ia menyarankan agar seluruh pihak bergerak, bergotong – royong, berbuat lebih baik dari yang sebelumnya dilakukan. Seperti halnya mengerahkan seluruh lembaga sektoral unsur TNI – Polri, Camat, Lurah, Kadus, hingga tingkat Rukun Warga (RW), melakukan pemeriksaan menyeluruh dari rumah ke rumah disetiap lingkungan.
“Bila ada yang terpapar, lakukan isolasi mandiri di rumah tersebut, dan dilakukan penjagaan ketat di rumahnya, supaya warga disekitarnya aman. Dengan sistem begini, kita akan tau siapa – siapa yang terpapar dan ada tanda – tanda terpapar virus,” terang pengusaha sekaligus Ketua Pemuda Pancasila Kota Mataram ini.
Selain itu Bambang Muntoyo juga mempertanyakan tanggung jawab pemerintah terhadap dampak sosial yang saat ini mulai menggerogoti ditengah upaya proteksi Covid-19. Karena setelah segala pembatasan sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus, roda ekonomi tak berjalan dan warga masyarakat khususnya kalangan masyarakat non formal atau masyarakat menengah kebawah, akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Prediksi saya, 1 tahun kedepan kita belum tentu bisa bebas dari Covid-19 ini jika sistem pengamannya hanya himbauan tidak keluar rumah, cuci tangan dan lain – lain. Sementara dampak yang terjadi semakin parah. Lalu bagaimana nasib rakyat nanti bila ekonomi lambat dan smua pada kelaparan, apa malah tidak terjadi keributan bila lapar sudah melanda. Jadi pemerintah harus menjamin seluruh kebutuhan hidup masyarakat selama karantina mandiri berlangsung,” tandasnya.
Komentar miring hingga solusi dari sejumlah kalangan ini, akan terus terungkap sebagai pemicu gerak cepat pemerintah dalam menangani sebaran Pandemi Covid-19 yang terus meluas. Dari kritikan inipun, Jaringan Pengaman Sosial (JPS) bertajuk JPS Gemilang tercipta untuk mengentaan permasalahan sosial di tengah masyarakat.(eka)
Social Footer