Direktur MATTA NTB Kritik Gubernur Soal Penyajian Data Penyebaran Covid-19

Direktur MATTA NTB Syamsul Hadi kritik Gubernur NTB soal penyajian data sebaran Covid-19

Mataram (postkotantb.com)- Penanganan covid-19 khususnya penyediaan data ODP, PDP, positif atau negatif pasien covid-19 yang tidak di jelaskan secara rigit mendapat kritikan dari Direktur Lembaga Masyarakat Untuk Transparansi (MATTA) Nusa Tenggara Barat Syamsul Hadi.

Hadi mengatakan data yang di sajikan oleh Pemprov NTB belum lengkap dan terkesan terlambat. Ia mencontohkan wilayah Jawa Tengah atau Jogjakarta, data pasien postif ataupun negatif serta PDP dan ODP sangat jelas tertera. Atau bisa bandingkan dengan situs milik Pemprov DKI Jakarta cluster per kelurahan bisa di akses.

"Bandingkan dengan grafik info yang disebar oleh Provinsi Jogja, dari postingan sebaran sangat jelas dimana kita berada atau dari kode pos tempat kita tinggal sudah bisa dipetakan berapa rincian yang terkena ODP/PDP dan lain - lain," jelas Hadi.

Menurut Hadi sangat penting penyajian data terkait covid-19 yang rinci sehingga masyarakat bisa lebih waspada dan lebih ketat dalam menerapkan protokol penanganan covid-19. 

"Kenapa saya bilang tidak akurat, karena peta sebaran pandemi covid-19 menurut kami tidak lengkap, kita semua bisa lihat data terbaru berdasarkan zona perkabupaten/kota. Tidak ada info yang lebih rinci tentang sebaran dimasing-masing kabupaten kota," terangnya.

Ia pun berharap Pemprov menyajikan data penyebaran covid-19 dengan jelas dan transparan. "Kami berharap Gubernur NTB harus Update dan akurat menyampaikan berita terkait  sebaran Pandemi COVID - 19 ini," tukasnya.

Selain masalah penyediaan data sebaran covid-19, Hadi juga menyoroti kelangkaan sejumlah perlengkapan perlindungan diri dari virus berbahaya tersebut yang langka di pasaran seperti masker, sprayer disinfektan dan handsintizer.

Menurutnya Pemprov NTB harus mengambil tindakan jelas dan tegas agar APD bagi masyarakat tersedia dan tidak langka. Akibat kelangkaan sejumlah APD membuat harganya meroket. Ia pun mensinyalir adanya permainan para spekulan.

"Khusus Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi NTB kan sangat aneh jika tidak ada ketersediaan APD bagi masyarakat, ini harus segera di tindak lanjuti karena barang-barang tersebut sangat di butuhkan oleh masyarakat, Pemprov harus bersinergi dengan stake holder yang lain untuk menyediakan APD bagi masyarakat," pungkasnya.(RZ)