Dispar NTB Catat Sebanyak 15.000 Pekerja Pariwisata Terdampak Covid-19

Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Mohammad Faozal mengatakan Dispar NTB bersama Kemenparekraf sedang menyusun konsep untuk era normal pariwisata

Mataram (postkotantb.com)- Dinas Pariwisata mencatat sedikitnya ada 15.000 pekerja yang dirumahkan. Dengan rincian 6.122 di bidang hotel, 1874 di bidang Pokdarwis, 1357 Travel/Guide,  676 Porter, Homestay 213, 2410 Ekraf/IKM, 394 Sanggar Seni, 353 Lapak Kuliner, 617 Boatman dan 984 kebersihan, tiket dan asongan.

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan Kemenparekraf RI terus berupaya untuk merancang pembenahan dan pemulihan industri kreatif dan pariwisata. Karena, selama pandemi virus corona (Covid-19) dunia usaha di sektor pariwisata mengalami pelemahan hingga berdampak pada banyak hal, salah satunya tenaga kerja yang dirumahkan (unpaid leave) hingga PHK.


Kepala Dinas Pariwisata H.Lalu Moh Faozal menyampaikan akan terus merancang strategi untuk memulihkan dampak dari pandemik Covid-19, termasuk membuat mitigasi di sektor pariwisata hingga masa pandemi ini berakhir.

Program Padat Karya Tunai menjadi fokus utama pemerintah selama masa recovery Covid-19, Dengan mengutamakan aspek sbb:

Pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin, terdampak PHK dan bersifat Produktif. Mengutamakan Pemanfaatan Sumberdaya, Tenaga Kerja, Bahan/material dan teknologi lokal. Meningkatkan Pendapatan dan daya beli serta mengurangi pengangguran.

Upaya untuk merancang pembenahan dan pemulihan industri kreatif dan pariwisata terus dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Upaya tersebut dilakukan dengan 3 tahap, tahap tanggap darurat, tahap pemulihan dan tahap normalisasi.


fase tanggap darurat dimulai sejak bulan Maret hingga akhir bulan Mei , Dispar NTB telah melakukan upaya untuk menekan dampak buruk yang terjadi pada perekonomian masyarakat di sektor pariwisata. Salah satu langkah yang diambil adalah berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pemerintah kabupaten/kota untuk membantu para pekerja, termasuk mendorong kebijakan fiskal bagi pelaku pariwisata berdasarkan permohonan asosiasi.

“Berdasarkan permohonan itu, pihak kementerian (pariwisata dan ekonomi kreatif) melakukan refocusing anggaran untuk membantu para pekerja yang terdampak. Berdasar hal ini Nusa Tenggara Barat mendapat bantuan dengan kuota 15 ribu paket bahan makanan pokok bantuan kemenparkraf untuk pekerja yang terdampak,” jelasnya.

hal ini diharapkan bisa berpengaruh positif dan meringankan beban kepada para pekerja yang dirumahkan. Hal lain yang dilakukan Dinas Pariwisata NTB dalam fase tanggap darurat yakni Membuat Command Center di Dinas Pariwisata NTB, mengidentifikasi dan mengumpulkan data pelaku usaha pariwisata yang terdampak Covid-19, Penyusunan bahan tayangan terkait Covid-19 dalam bentuk Infografis, Membuat surat edaran Gubernur yang ditujukan kepada Bupati/Walikota, Asosiasi kepariwisataan se-NTB, Melakukan upaya sterilisasi melalui disinfektisasi di kawasan 3 Gili, Kuta Mandalika, Islamic Center.

Menjalin Komunikasi Dengan Stakeholder Pariwisata Melalui Pertemuan Rutin Via Online Meeting dan Program Training Via Online Platform (Teleconfrence) , Menggunakan hotel-hotel yang masih buka sebagai opsi tempat isolasi mandiri para penumpang transportasi udara, laut dan darat dari luar daerah. , Mengupayakan keringanan biaya listrik, air, sewa (untuk Hotel, Usaha Atraksi, Pelaku Pariwisata).(RZ)