Empat Kabupaten Kota di NTB Usulkan Penambahan Jumlah Rumah Tangga Miskin

Kadisos NTB Ahsanul Khalik mengatakan empat Kabupaten/kota di NTB mengusulkan pertambahan RTM baru sebanyak 14.733 RTM

Mataram (postkotantb.com)- Empat Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengusulkan penambahan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) baru sebanyak 14.733 RTM. Usulan tersebut di sampaikan saat dilakukannya verifikasi dan validasi data kemiskinan atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga tanggal 10 Agustus lalu.

Adapun empat kabupaten/kota yang mengusulkan penambahan RTM adalah Kabupaten Lombok Timur dari 254 desa Yang sudah melakukan verifikasi, validasi dan proses finalisasi sebanyak 180 desa/kelurahan. Data yang tervalidasi 70,86 persen dengan jumlah 125.500 rumah tangga dari 256.010 rumah tangga yang ada dalam DTKS. Sedangkan usulan baru sebanyak 2.867 KK.

Selanjutnya Kabupaten Lombok Tengah, dari 134 desa, 129 desa/kelurahan sudah melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Data tervalidasi sebanyak 183.431 rumah tangga. Sedangkan penambahan usulan baru sebanyak 11.000 KK, saat ini sedang dalam proses.

Kemudian Kabupaten, Lombok utara dengan jumlah 33 desa/kelurahan. Yang sudah melakukan verifikasi dan validasi 32 desa/kelurahan. Perbaikan DTKS sebanyak 3.413 rumah tangga atau 8,5 persen dari data DTKS sebanyak 40.105 rumah tangga. Sementara itu, Lombok Utara mengajukan usulan baru sebanyak 109 KK miskin.

Dan terakhir Kota Mataram, 50 kelurahan yang ada sudah melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Tervalidasi 39.000 rumah tangga, dan perbaikan data sebanyak 2.730 atau 7 persen. Sedangkan usulan baru Kota Mataram sebanyak 757 KK miskin.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Ahsanul Khalik menjelaskan, proses verifikasi dan validasi data untuk mengetahui persentase data yang bermasalah untuk kemudian di perbaiki. Hasil validasi data tersebut selanjutnya di input ke sistem Pusdatin Kemensos RI secara offline.

‘’Selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota untuk diverifikasi oleh Tim Pusdatin secara online mulai 20 Agustus – 29 Agustus 2020 untuk NTB,’’ terang mantan Kepala Pelaksana BPBD NTB ini seperti di kutip dari Suara NTB.

Progress verifikasi dan validasi DTKS di enam kabupaten/kota lainnya masih terus berproses. Kota Bima dengan jumlah 41 kelurahan, semuanya sudah dilakukan verifikasi dan validasi DTKS. Tervalidasi 7,7 persen atau 1.538 rumah tangga dari 20.018 rumah tangga DTKS di Kota Bima.

Di Kabupaten Bima, jumlah desa/kelurahan sebanyak 191. Sudah melakukan verifikasi dan validasi DTKS sebanyak 11 desa/kelurahan. Tervalidasi 5,5 persen atau 1.497 rumah tangga dari 83.249 rumah tangga dalam DTKS.

Di Dompu, jumlah desa sebanyak 81, sebanyak 11 desa sudah melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Hasilnya, tervalidasi 15 persen atau 3.000 rumah tangga dari 36.790 rumah tangga dalam DTKS.

Kemudian Sumbawa, jumlah desa/kelurahan sebanyak 165. Di mana, 81 desa/kelurahan sudah melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Hasilnya, tervalidasi 49 persen dari 59.779 rumah tangga dalam DTKS.

Selanjutnya, Sumbawa Barat, jumlah desa/kelurahan sebanyak 65. Dari jumlah tersebut, 30 desa/kelurahan sudah melakukan verifikasi dan validasi. Hasilnya, tervalidasi 17,55 persen atau 2.921 rumah tangga dari 16.636 rumah tangga dalam DTKS.

Terakhir, Lombok Barat, jumlah desa/kelurahan 122. Sebanyak 92 desa/kelurahan yang sudah melakukan verifikasi dan validasi. Hasilnya, tervalidasi 7 persen atau 8.220 rumah tangga dari 119.848 rumah tangga yang ada dalam DTKS.(RZ)