Wagub Ajak Seluruh Kepala UPTD LHK Bangun Sinergi Untuk Sukseskan NTB Hijau

Mataram (postkotantb.com) – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, B.SC.F, M.Si, menggelar rapat koordinasi dengan kepala UPTD lingkup Dinas LHK Provinsi NTB, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Kamis 27 Agustus 2020.

Rakor tersebut dalam rangka memberikan pengarahan, sekaligus momentum menjalin silaturrahmi untuk mengajak seluruh kepala unit pelaksana teknis daerah lingkup Dinas LHK Provinsi NTB, untuk membangun sinergi dengan melibatkan semua stakeholder untuk mengambil peran dalam mensukseskan program NTB Hijau pada 2023.

Pada kesempatan itu, Wagub juga mengajak para kepala UPTD LHK NTB agar membangun sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota di NTB, untuk sama-sama berjuang mensukseskan program yang besar ini.

“Kita buktikan pada Indonesia, bukan hanya di NTB saja, bahwa kita bisa sukseskan program ini. Bapak-bapak adalah pejuang, penentu keberhasilan program ini, dengan melibatkan semua stakeholder,” ujarnya.

Wagub menyadari, untuk mewujudkan NTB hijau bukanlah perkara mudah. Perlu adanya perencanaan yang baik, strategi yang baik, dan yang paling penting adanya komitmen serta keinginan bersama untuk mewujudkan NTB hijau.

Untuk itu, peran penting dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga provinsi, dan sinergi dengan TNI, Polri dan OPD terkait untuk berjuang bersama, mengambil peran dalam memelihara kelestarian lingkungan mulai dari skup terkecil, yakni lingkugan tempat tinggal dengan menanam pohon, tidak melakukan penebangan pohon, merupakan upaya mensukseskan program NTB hijau.

Ia menyadari, mewujudkan NTB Hijau tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi saja. Namun pemerintah kabupaten /kota juga harus bergerak, terutama untuk mengolah sampah. Ia menyoroti realisasi program zero waste di NTB sampai saat ini belum berjalan optimal.

“Realisasi kebersihan masih belum berjalan baik, dimana saat ini etalase kita seperti pantai, sungai, jalan, dan fasilitas lainnya, belum bebas dari sampah,” ujarnya.

Sinergi dengan pihak terkait harus berjalan baik, khususnya dalam mengolah sampah menjadi pupuk, bahan bakar listrik dan pakan. Kita harus kerja keras dan perencanaan matang, serta rutin melakukan evaluasi, untuk mengetahui sejauh mana capaian program. “Mari kita betul-betul perjuangkan bersama, jangan sampai sampah hanya kita pikirkan sampai TPA sudah selesai urusan. Namun bagaimana cara pengolahan dari hulu hingga hilir yang terintegrasi,” katanya.

NTB Hijau menurutnya bukan program main-main. Apabila program ini sukses, maka dampaknya akan sangat besar bagi anak cucu dan kelestarian lingkungan di masa akan datang. “Untuk itu, kita harus berpikir keras, bagaimana kedepan mewujudkan semua etalase lingkungan yang bersih. Seprti sungai, jalan, pantai yang bebas sampah dan lahan-lahan kita yang tandus menjadi hijau kembali,” tambahnya lagi.

Menurutnya, NTB Hijau masalah besar yang harus ditangani bersama. Pemprov NTB tidak mau daerah ini menjadi tandus atau sumber mata air banyak yang hilang, apalagi pasca musibah gempa. DLHK diminta melakukan pemetaan terhadap jumlah mata air di Lombok dan Sumbawa. Banyaknya mata air di NTB yang terus berkurang, harus diselamatkan dengan melakukan penanaman kembali pada lahan-lahan yang tandus. “172.000 hektar lahan di NTB harus terealisasi hijau pada tahun 2023,” ujarnya.

Untuk itu perlu adanya perencanaan dan pemetaan, mulai dari jenis tanah dan jenis tanaman pohon agar dapat dipastikan selamat dan bisa hidup dengan baik. “Jangan sampai hanya sibuk menanam, tapi tidak bisa hidup,” ingatnya.

Peran desa sangat besar tambahnya, sebanyak 400 desa di pinggir hutan, bisa melakukan penanaman menggunakan dana desa untuk kelestarian lingkungan. “Itu sangat dibolehkan,” tandasnya.

Untuk itu ia meminta DPMPD Dukcapil NTB bersinergi dengan LHK Provinsi dan Kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan terhadap desa. Semua perencanaan dan implementasi di lapangan perlu pengawalan dan pemantauan, jangan sampai apa yang sudah direncanakan dengan baik, namun tidak terlaksana dengan baik. “Jangan sampai itu, hanya ada di atas kertas, namun tidak terlaksana karena kurangnya koordinasi dengan pihak kabupaten/kota dan desa,” ujarnya.

Wagub mengungkapkan, sampai saat ini KPH NTB masih yang terbaik dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Hal ini harus terus dapat dipertahankan dengan penyelamatan lingkungan. Baginya Penyelamatan lingkungan tidak bisa dibayar dengan apapapun. “Lingkunga harus kita selamatkan untuk kita persembahkan pada anak cucu,” pesannya.

Untuk itu ia mengajak semua pihak untuk memerangi kegiatan Illegal logging, kita harus perang, pemerintah harus terus melawan Illegal logging bersama dengan TNI dan Polri. Aparat diharapkan tidak lembek dalam menindak kegiatan itu. “Apa gunanya kita menanam namun terus dilakukan perusakan, jangan ada anggota KPH kita ikut terlibat illegal loging” tegasnya.

Umi Rohmi menegaskan, kunci dari keberhasilan program ini adakah kerjasama dengan kabupaten/kota. Tanpa sinergi ia menilai semu itu tidak akan berjalan dengan baik. “Insyaallah dengan sinergi semua itu akan terlaksana dengan baik.”

Edukasi juga menjadi hal paling penting untuk terus dilakukan, agar masyarkat paham dan tidak melakukan illegal loging. “Kita harus melibatkan banyak komunitas untuk NTB Hijau. Komunitas sepeda, komunitas gunung, media dan selebgram kita yang konsen terhadap masalah lingkungan,” tutupnya. (RZ)