 |
| Prof. Dr. H. Zaenal Asikin, SH. SU. |
Mataram (postkotantb.com)- sejumlah Calon Kepala Daerah (Cakada), di tujuh kabupaten-kota di Provinsi NTB dalam pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020, memiliki slogan memajukan daerah. Namun, diantara keseluruhan paslon, belum ada yang menyampaikan Slogan Anti terhadap Praktek KKN.
Prof. Dr. H. Zaenal Asikin, SH.SU., dikediamannya, Kamis (22/10) mengatakan, rata-rata para Cakada di pilkada kali ini, tidak mengkampanyekan pencegahan dan pemberantasan KKN. Padahal, konsep demikian, dapat dijadikan sebagai gambaran bagi masyarakat dalam rangka membenahi tatanan birokrasi yang bersih dari mental-mental KKN, di lingkup pemerintahan kabupaten-kota, hingga ke desa dan kelurahan.
Hal demikian, lambat laun akan berimbas munculnya kesan publik atas ketidakmampuan calon pemimpin di dalam membangun kesejahteraan masyarakat, baik melalui sektor ekonomi, maupun pariwisata. Selain itu akan berpengaruh pada elektabilitas calon.
"Cakada hanya berbicara program yang sifatnya utopis. Pemilih tradisional mungkin tidak berpengaruh. Tapi, sebagian masyarakat NTB, memiliki intelektualitas. Ini akan berpengaruh bagi calon pemimpin daerah,"tegasnya.
Menurut dia, dibutuhkan pendidikan politik dan bagi cakada yang diusung partai politik, calon bersangkutan dapat memanfaatkan kendaraan partai untuk bersosialisasi mengenai konsep anti praktek KKN. Diantaranya, memberi pemahaman agar pemilih tidak mempercayai janji-janji yang tidak rasional dan menolak adanya money politik.
Khusus calon jalur independen, lanjut dia, kemungkinan agak sulit melaksanakan hal serupa. Sebab, jedah waktu yang sempit serta harus bergerak door to door, menjadi kendala para calon independen untuk bergerak secara maksimal. Di sisi lain, pengacara senior ini menyinggung soal debat kandidat yang diadakan KPU. Dijelaskan dia, selama adanya momen pilkada, kegiatan debat kandidat tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi publik.
Bahkan malah masing-masing pasangan calon, saling mencari-cari kesalahan. Sedangkan konsep pencegahan dan pemberantasan KKN sama sekali tidak pernah dipaparkan ditengah publik. Disamping itu, acara debat kandidat memakan anggaran miliaran rupiah.
"Debat kandidat hanya pertontonkan Kebodohan calon. Contohnya kejadian Ali BD yang mau berantas KKN memanfaatkan inspektorat. Itukan sampai ditertawakan oleh tim suksesnya sendiri,"singgungnya.
Seharusnya, pemerintah melalui KPU menghapus kegiatan itu dan mengalihkan anggaran sebagai modal untuk menguji program masing-masing calon. Nantinya para calon saling berlomba merealisasikan sebagian program, tentunya sebelum hari pencoblosan. Melalui kegiatan itu, masyarakat akan menilai dengan sendiri kelebihan dan kekurangan para calon.
"Jadi kita tantang para calon memberikan contoh bagaimana dia berkinerja untuk memajukan masyarakat dan daerah. Kalau tidak begitu, visi-misi tetap hanya milik Cakada dan KPU. Bukan untuk rakyat jadinya,"tandasnya.(rin)
0 Komentar