-->

Hormati Rekomendasi Komnas HAM, ITDC Pastikan Pembangunan JKK Tetap Berjalan

, Wednesday, October 14, 2020 WIB Last Updated 2020-10-14T10:29:00Z
Para pekerja sibuk mengerjakan konstruksi terowongan di salah satu lahan sirkuit Moto GP di Mandalika

Jakarta (postkotantb.com)– Menanggapi rekomendasi dari Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang disampaikan dalam pertemuan penyelesaian klaim lahan antara PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Komnas HAM, Forkopimda NTB yang berlangsung, Rabu, (14/10) di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Mataram, NTB, ITDC mengeluarkan tiga sikap.


VP Corporate Secretary ITDC Miranti N. Rendranti menjelaskan pada dasarnya ITDC menghormati rekomendasi yang di keluarkan oleh Komnas HAM namun persoalan penyelesaian sengketa lahan tersebut tidak serta merta dilakukan karena harus melewati verifikasi atas rekomendasi tersebut. 


Mirantipun memaparkan tiga sikap ITDC terhadap rekomendasi Komnas HAM tersebut yakni:


1. ITDC menghormati rekomendasi Komnas HAM yang telah disampaikan pada pertemuan hari ini. Namun, kami masih perlu untuk melakukan verifikasi lebih lanjut atas rekomendasi tersebut. 


2. ITDC berharap permasalahan klaim lahan ini dapat segera diselesaikan dengan tetap berpijak pada koridor hukum dan aturan yang berlaku.



3. Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan serta kerja cepat semua pihak dalam mendukung percepatan penyelesaian permasalahan klaim lahan ini. 


Di lain pihak, ITDC juga kata Miranti memastikan bahwa proses penyelesaian klaim lahan ini tidak akan mengganggu kegiatan pembangunan The Mandalika, khususnya pembangunan Jalan Kawasan Khusus (JKK). Saat ini, pembangunan tetap berjalan sesuai target dan rencana, karena ITDC hanya membangun di lahan yang masuk dalam HPL ITDC yang telah berstatus clean and clear.


“Sebagai BUMN, kami menjalankan operasional perusahaan dengan berpegang pada core value AKHLAK seperti yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN, serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis permasalahan ini dapat segera diselesaikan sehingga kami dapat menyelesaikan target pembangunan JKK pada pertengahan 2021 mendatang,” tutup VP Corporate Secretary ITDC Miranti N. Rendranti.(RZ) 

Komentar

Tampilkan

Terkini