 |
| Dokumentasi: potret kesederhanaan calon bupati KLU, H. Djohan Syamsu, saat menjenguk salah satu tokoh agama di Desa Bayan. |
Lombok Utara,postkotantb.com- sejumlah persoalan di Kabupaten Lombok Utara (KLU), berdampak langsung terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat serta menjadi gambaran bagi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KLU, H. Djohan Syamsu dan Danny Carter Febrianto (JODA AKBAR)
Diantaranya, persoalan Rumah Tahan Gempa (RTG). Ada belasan ribu unit rumah yang sampai saat ini, pengerjaannya tidak tuntas. Padahal, kabupaten ini termasuk daerah terparah terdampak bencana gempa tahun 2018 silam.
"Butuh setidaknya 5 tahun untuk pembenahan,"ujar Calon Bupati H. Djohan Syamsu, dikediamannya Desa Segara Katun, Kecamatan Gangga, Rabu (7/10).
Menurut Djohan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah tersebut. Diantaranya, faktor fasilitator. Anggaran yang telah digelontorkan pemerintah, kebanyakan raib dibawa lari oleh fasilitator, tanpa menyelesaikan proses pembangunan RTG. Akibatnya, pemerintah daerah terpaksa mengganti anggaran hilang itu, dari kas daerah.
"Fasilitatornya hilang sama uangnya,"singgung Djohan.
Kemudian menyangkut kualitas bangunan. Lebih lanjut dijelaskan Djohan, proses pengerjaan tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat selaku penerima manfaat tidak pernah mengetahui berapa anggaran yang digunakan dan terserap di pembangunan RTG.
Padahal, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50 juta per-unit, RTG yang dibangun, masuk kategori dan kualitas bangunan yang kokoh. Kenyataannya, seluruh RTG tidak mencapai standar yang ditetapkan dan diprediksi, jumlah anggaran melalui program RTG tidak terserap secara maksimal, karena pengerjaannya tidak sesuai anggaran.
"Dari 50 juta, paling sekitar 30 juta yang digunakan. Kemana sisanya, "cetus Djohan.
Persoalan ini, tidak lepas dari kinerja pemerintah daerah. Dimana, tatanan birokrasi serta manajemen masih banyak yang butuh pembenahan. Pasalnya, sejauh ini, baik teknis dan teori hanya bermuara pada satu stakeholder, yakni BPBD, tanpa melibatkan stake holder lainnya, seperti Dinas PUPR yang menguasai teknis bangunan dan infrastruktur.
Diceritakan singkat, ketika menjabat sebagai bupati KLU beberapa tahun silam, apabila terjadi bencana alam, seluruh stake holder dikerahkan untuk turun lapangan hingga ke pelosok pemukiman, agar melihat kondisi terkini masyarakat yang terdampak bencana alam. Setiap dinas, harus intens terlibat, untuk membenahi dampak bencana alam sesuai bidangnya masing-masing.
"Kami mengangkat permasalahan RTG, sebagai skala prioritas pada pelaksanaan visi serta misi JODA AKBAR,"Imbaunya.
Geliat UKM
Sektor ekonomi tidak luput dari sorotan JODA AKBAR. Semenjak pandemi virus korona, geliat ekonomi di KLU melemah. Para pedagang di sejumlah pasar tradisional mengeluh, karena daya beli masyarakat menurun drastis.
"Pembeli gak punya modal untuk belanja, karena Covid 19,"imbuh Djohan.
Sektor pariwisata yang sebelumnya, menjadi andalan untuk menyokong perekonomian mengalami kondisi mati suri. Maka demikian, kata Djohan, pasangan JODA AKBAR berkomitmen, menghidupkan sektor perekonomian lokal, melalui pemberdayaan UKM dan industri rumah tangga.
Program itu, kemudian dikorelasikan dengan sektor infrastruktur. Salah satu contoh Yakni, pihaknya akan mewajibkan agar material berupa semen dan alat-alat pertukangan, dibeli di pedagang lokal.
"Sirkulasi keuangan lokal tetap berputar dan income masyarakat lancar,"tegas Djohan Optimis.
Kendati demikian, ia berharap agar masyarakat cerdas dalam memilih. Sebab, setiap program kerja yang digagas dan dibungkus melalui visi dan misi tidak akan terlaksana, tanpa ada dukungan dari masyarakat.
"JODA AKBAR bertekad mengembalikan kesejahteraan masyarakat KLU,"tandasnya.(rin)
0 Komentar