Dituding Potong Insentif Guru, Kemenag Loteng Diprotes

HEARING: Laskar Muda NTB gelar hearing dengan Kemenag Loteng, Jumat (15/1)

Lombok Tengah (Postkotantb.com)-Kantor Kementerian Agama Lombok Tengah Loteng mendapat protes. LSM Laskar Muda NTB menuding ada pemotong insentif guru honorer yang mengajar di madrasah. Ketua Komando Muda Laskar Muhammad Zaini mengatakan, pemotongan dilakukan untuk insentif dari Juli sampai Desember 2020.

"Dugaan pemotongan ini malah sekarang terendus dengan jumlah per penerima sebesar Rp 588 ribu," katanya saat hearing di aula Kantor Kemenag Loteng, Jumat (15/1).

Zaini menjelaskan, besaran insentf yang harus masuk ke rekening masing masing penerima senilai Rp 1,5 juta untuk periode enam bulan. Namun, yang masuk ke rekening hanya Rp 912 ribu.

"Perbulan honor yang mereka terima Rp 250 ribu, dan mereka bisa terima sekali enam bulan dengan jumlah Rp 1,5 juta, namun yang masuk ke rekening mereka hanya Rp 912 ribu. Artinya Rp 588 ribu ke mana," tanyanya.

Zaini menyebut, jika pihak kemenag memiliki alasan pemotongan dilakukan, semestinya diikuti dengan imbauan atau mensosialisasikannya.

"Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, inilah yang membuat guru kesal, dan wajar jika mereka menuding kemenag yang tidak tidak," tegasnya.

DIPOTONG: LSM Laskar Muda NTB mempertanyakan pemotongan insentif guru madrasah

Sementara itu Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Loteng, Muliadi, mengatakan, insentif yang berkurang tersebut murni bukan tanggungjawab kemenag. Pasalnya semua insentif guru madrasah masuk ke rekening masing masing, sehingga tidak mungkin itu bisa diambil, kecuali pemilik rekening bersangkutan.

"Gajinya masuk ke rekening mereka, dari mana kami bisa ambil, kecuali pemiliknya langsung," jelasnyanya.

Soal insentif yang berkurang, pihaknya mengakui benar adanya. Namun pengurangan tersebut dilakukan untuk pembayaran BPJS kesehatan selama empat bulan yang otomatis terpotong saat insentif dibayarkan. Muliadi menyebut, besaran insentif yang diterima untuk periode enam bulan sebesar Rp 1 juta, bukan Rp 1,5 juta.

"Tahun lalu semasih program ini bernama tunjangan fungsional, betul Rp 1,5 mereka terima sekali 6 bulan, tapi karena jumlah guru gemuk dan anggaran buncit, sekali 6 bulan mereka terima Rp 1 juta, dan kenapa Rp 912 yang masuk ke rekening, sisanya masuk ke iuran BPJS sebanyak Rp 88 ribu, dengan perincian Rp 22 ribu per bulan untuk pembayaran bulan bulan dan pemotongan tersebut langsung oleh KPPN, bukan kemenag," paparnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Loteng Gatot menjelaskan, masing masing peserta BPJS dan tercatat dalam satuan kerja, termasuk instansi kanmenag, pemotongan dilakukan langsung oleh KPPN.

"Selama masih tercatat dalam satu instansi, pemotongan gaji dilakukan langsung oleh KPPN, dan petugas bersangkutan, akan menyerahkan bukti iuran tersebut ke BPJS," terangnya.

Kanmenag Loteng H. Zamroni Aziz mengatakan, karena persoalan ini terjadi di bulan Juli 2010, dia belum mengetahui secara persis.

"Saya menjabat di Loteng belum tiga bulan, jadi saya belum terlalu paham," katanya.

Kendati demikian, Zamroni merasa wajib meluruskan persoalan tersebut.  "Sebagai pimpinan, saya siap bertanggung jawab dan saya siap untuk menyelesaikan persoalan ini, " tegasnya. (AP)