Menuju Zona Integritas, Kemenag NTB Gelar Raker 2021

SAMBUTAN: Kepala Kepala Kanwil Kemenag NTB, Dr. KH. Zaidi Abdad, MA, menyampaikan sambutan

Lombok Barat (postkotantb.com) - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi NTB menggelar Rapat Kerja Pimpinan Satker se Provinsi NTB, dengan tema reformasi birokrasi menuju good governance. Raker yang terselenggara di Hotel Kila Senggigi Hotel, Jalan Raya Senggigi, Lombok Barat, Kamis (21/1), merupakan Sebuah Ikhtiar pelayanan terpadu dalam membangun zona integritas.

Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Setjen) Kementerian Agama RI serta Kepala Biro Perencanaan, Wali Kota Mataram, Bupati Sumbawa diwakili Sekda, Asisten I Setda Provinsi NTB, Dharma Wanita Kanwil Kemenag NTB dan seluruh pimpinan satuan kerja madrasah se NTB.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenag NTB, Dr. KH. Zaidi Abdad, MA, menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih atas kesediaan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan Kepala Biro Perencanaan. Karena telah bersedia menjadi narasumber dalam raker Kanwil Kemenag NTB. Selain sebagai ajang silaturahmi, rapat tersebut menjadi wadah evaluasi program yang telah berjalan pada tahun 2020.

“Program-program yang belum dituntaskan akan menjadi bagian dari skala prioritas di tahun 2021,”

PESERTA: para peserta rapat yang akan mengikuti raker selama tiga hari

Diharapkan dalam pembahasan program kerja mengacu kepada rencana strategis (Renstra) Kemenag tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Baik berupa program rutinitas, maupun pelayanan terhadap masyarakat. Menurutnya, renstra dapat menjadi pijakan pada setiap pelaksanaan program kerja ke depan. Dia meminta agar seluruh pembahasan program dalam rapat tersebut dibicarakan secara intens.

Lebih lanjut, demi membangun Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), tentunya harus dimulai dengan membangun zona integritas. Karenanya, Kemenag NTB telah menginstruksikan agar seluruh kantor Kemenag untuk bersama-memulai ikhtiar tersebut. Di antaranya dengan menyediakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Jadi, kalau berkunjung ke kantor Kanwil Kemenag NTB, maka tatanan ruangannya akan sama dengan kantor yang berada di kabupaten kota. Ini wujud dari komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat NTB,” tuturnya.

Selain itu, Kanwil Kemenag NTB telah membuat website yang terintegrasi dengan seluruh kantor kemenag di wilayah kabupaten kota se NTB agar dapat dinikmati oleh masyarakat sesuai cita-cita luhur Kemenag.

Tahun 2021, pihaknya menargetkan bagaimana kinerja kemenag semakin profesional dan handal dalam membangun sumber daya manusia yang saleh, moderat, cerdas dan terlatih. Dalam rangka mewujudkan masyarakat maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

SIMAK: Para peserta tengah mendengar dan menyimak penjelasan Setjen Kemenag

“Kami juga memberikan apresiasi kepada seluruh kemenag kabupaten kota yang dalam 2 bulan terakhir mampu menyelesaikan pembangunan di lingkungan kantor kemenag masing-masing. Karena telah memberikan pengabdian yang terbaik untuk negara,” imbuhnya.

Sementara itu, Setjen Kemenag, Prof. Dr. H. Nizar Ali, M. Ag, menuturkan, 2021 merupakan periode renstra kedua dan tahap ketiga reformasi birokrasi kemenag dengan tiga sasaran utama. yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel serta pelayanan publik yang prima.

“Tata kelola birokrasi yang baik harus mengacu kepada tiga sasaran utama,” cetusnya.

Demi meningkatkan kapasitas birokrasi, kekuatan reformasi terletak pada pemilihan strategi dalam penataan birokrasi yang dilakukan secara multi komprehensif dengan memperhatikan perkembangan dari setiap upaya yang baik dan mendatangkan hasil efektif, pada periode sebelumnya. Kemudian Fokus kepada isu strategis dan mega trend yang akan berkembang di masa yang akan datang. Selanjutnya keberagaman kondisi dan kemajuan antar wilayah serta masukan dari para stakeholder.

Dijelaskan dia, reformasi birokrasi kemenag tidak lepas dari keberagaman situasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program kerja. Di antaranya jumlah satker yang sangat besar, keterbatasan sumber daya, kualitas dan integritas pimpinan serta dinamika masyarakat terhadap isu keagamaan.

Maka demikian seluruh satker ditekankan untuk melaksanakan percepatan melalui pembanguan zona intregitas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

”Sangat Ironis. Satker kita banyak, sekitar 4500 yang mendapatkan WBK hanya 11 unit dan NTB belum ada satu pun yang memperoleh predikat ini. Hanya ada dua yang baru masuk kategori WBBM, yakni Kemenag Denpasar dan Kota Jogjakarta,” jelasnya.

Karenanya, Nizar mendorong seluruh satker lingkup Kemenag agar lebih inovatif dan kreatif demi meperoleh predikat WBK dan WBBM. Ditegaskan dia, seluruh jajaran pimpinan yang telah membentuk WBK dan WBBM agar komitmen dalam mengimplementasikan reformasi melalui pembangunan zona intregitas tahun 2021-2024 secara optimal. Sehingga akan terwujud satuan kerja yang optimal dalam memperkuat predikat WBK dan WBBM.