Pembuatan Posbakum PA Taliwang Dituding Tak Transparan

MIRIP KANTIN: Bangunan Pos Bantuan Hukum yang dibangun di areal parkir mobil di Pengadilan Agama Taliwang ini disebut lebih mirip kantin dari pada kantor.

Sumbawa Barat (postkotantb.com)-Pembuatan Pos Bantuan Hukum (posbakum) di Pengadilan Agama Taliwang, Sumbawa Barat, menuai sorotan sejumlah praktisi hukum. Selain dinilai kurang layak, proses pembangunannya disebut tidak transparan. Bangunan yang dibuat di salah satu spot parkiran mobil itu bahkan disebut mirip kantin.

‘’Saya kaget, kok tiba tiba ada bangunan posbakum itu. Sebelum ini tidak ada pemberitahuan atau pengumuman. Apa barang ini ditender, penunjukkan atau skema lain. Kita tahu bahwa pos tersebut dibangun dengan uang negara,’’ kata seorang praktisi hukum KSB HM Yames WP SH. Yames mengaku mendapat informasi bahwa posbakum tersebut dibangun tanpa melibatkan praktisi hukum yang selama ini beraktivitas di KSB.

‘’Saya dan kawan kawan se-profesi di Taliwang ini seperti menjadi penonton di negeri sendiri. Kami tidak pernah diundang oleh pihak PA Taliwang soal posbakum ini. Kami keberatan masih ada praktik praktik yang tidak transparan dan pengelolaan anggaran negara ini,’’ tegas Yames.

Informasi lain yang didapat Yames dan rekan rekannya, posbakum tersebut dibangun oleh seorang pejabat pengadilan dari Kabupaten Sumbawa. Kata dia, jika hal itu benar adanya, pihak PA Taliwang disebut mengabaikan keberadaan praktisi hukum yang ada di KSB.

‘’Jangan ada lagi praktik monopoli apalagi ini berkaitan dengan penegakan hukum dan pelayanan hukum kepada pencari keadilan,’’cetusnya.

‘’Saya pribadi tidak rela dan keberatan sebagai putra daerah asli Taliwang tentang apa yg terjadi pada saat ini yang dipertontonkan pihak Pengadilan Agama Taliwang,’’ sambungnya. Pengurus Kongres Advokat Indonesia NTB ini menyebut mendapat konfirmasi dari salah satu pejabat PA Taliwang.

‘’Mereka menyebut pembangunan posbakum ini telah melalui verifikasi atas permohonan sejumlah LBH. Tapi, kami ragukan itu. Kami sepakat akan membawa persoalan ini sampai ke pusat. Jangan ada lagi praktik praktik terselebung dalam penggunaan anggaran negara untuk pembangunan,’’ tegas Yames. (rin)