Perpres 64 Dianggap Berkah untuk Guru non PNS

Lombok Tengah (postkotantb.com) - Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan, dinilai sebagai berkah oleh ......

PROGRAM: Persiapan sosialisasi Perpres 64, Kepala Kantor Kemenag Lotemg kumpulkan semua ketua kelompok kerja madrasah.
PROGRAM: Persiapan sosialisasi Perpres 64, Kepala Kantor Kemenag Lotemg kumpulkan semua ketua kelompok kerja madrasah.

Lombok Tengah (postkotantb.com) - Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan, dinilai sebagai berkah oleh para guru non PNS yang masuk dalam program insentif guru madrasah di lingkup Kantor Kementerian Agama Lombok Tengah.

Pasalnya, dengan hadirnya perpres tersebut, jaminan kesehatan guru dan keluarganya lebih terjamin, sebab angsuran pembayaran BPJS Kesehatan dijamin oleh pemerintah.

Sekertaris LP Ma’arif NU Loteng, Tajuddin M,Pd menyebut, lahirnya Perpres nomor 64 memiliki keistimewaan bagi dia dan keluarganya. Sebab beban  kesehatan sudah dijamin langsung oleh pemerintah.

"Alhamdulillah saya termasuk guru penerima insentif guru madrasah, sekarang dengan adanya Perpres nomor 64 tentang jaminan kesehatan, saya dan keluarga mendapatkan jaminan kesehatan melalui kartu BPJS," katanya, Selasa (19/01)

Dijelaskan, setiap bulan dana insentif mereka dipotong secara otomatis oleh KPPN untuk keperluan BPJS Kesehatan. Dengan begitu, mereka tidak dipusingkan lagi membayar sendiri ke BPJS Kesehatan.

Yang lebih menggembirakan lagi, Jaminan kesehatan tidak saja guru bersangkutan, tapi 5 orang keluarga. Mulai dari anak dan istrinya.
"Dengan nilai Rp 22.000 per bulan dengan tanggungan lima anggota keluarga, siapa yang tidak bersyukur," ungkapnya.
 
Sedangkan pembayaran BPJS melalui jalur mandiri, perbulan yang harus disiapkan sebesar Rp 60.000 dan itu untuk per orang, kalau ini dikalikan lima, maka nilainya sebesar Rp 300.000 per bulan.

"Nikmat mana yang harus kita dustai, kalau hanya bermodalkan Rp 22.000, bisa menaungi anak dan istri," cetusnya

Oleh karenanya, sebagai guru penerima insentif merasa amat terbantu dengan kebijakan pemerintah ini.

"Alhamdulillah, kami tidak dipusingkan dengan membayar sendiri. Tapi cukup lewat insentif yang kami terima setiap bulan," kata pria yang juga menjadi guru di Madrasyah An-Nur Bongak Desa Tumpak ini.

Hal senada juga disampaikan Kepala Madrasyah Ibtidaiyah (MI) Al-Ma'rif Sinah Desa Pengembur, Suparlan. Baginya iuran yang diambil dari insentif guru memang sangat membantu mereka yang saat ini berstatus non PNS. Jaminan kesehatan disebut sangat penting bagi para tenaga pendidik ini.

“Perhatian pemerintah sudah sangat luar biasa, karena selain insentif tapi ada juga  Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi kita yang berstatus non PNS sebesar Rp 1,8 juta  per orang dan kita merasa bersyukur, karena iuran yang hanya Rp 22 ribu untuk anggota keluarga dan ketimbang kita lakukan sendiri atau BPJS mandiri,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Loteng H. Zamroni Aziz mengumpulkan ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM) untuk membahas mekanisme dalam mensosialisasikan permen tersebut. Sebab permen tersebut, telah memberikan manfaat besar bagi para guru insentif.(AP)