Fit and Proper Test Komisi I Rampung

 Satu Calon Ketua KI Dinyatakan Gugur

Mataram (postkotantb.com) - Fit and Proper Test  (Uji Kelayakan dan Kepatutan) para calon Ketua Komisi Informasi (KI) yang diselenggarakan di ruang Komisi I DPRD NTB telah Rampung. Sebanyak 14 calon telah mengikuti ujian tersebut. Dari jumlah tersebut, 1 calon tidak dapat hadir dan dinyatakan gugur sebagai calon. 

Ketua Komisi I DPRD NTB, Sirajuddin,SH, mengatakan, calon yang hadir telah tahapan seleksi yang diselenggarakan oleh panitia seleksi (pansel) Pemerintah Provinsi NTB. Dalam kegiatan ini, Komisi I dibantu oleh tim ahli yang terdiri dari akademisi serta dari tokoh masyarakat. Khusus tes psikologis, komisi I melibatkan pihak Polda NTB.

Komisi I bersama Tim ahli tengah melaksanakan Fit and Proper Test

"Kami di komisi I bertugas melakukan penajaman dan pendalaman terhadap keterbukaan informasi publik. Dari penilaian tim ahli kami akan mendapatkan gambaran dan kisi-kisinya. Hasilnya akan diputuskan satu minggu ke depan. Fit and Proper Test sudah selesai hari ini," ungkapnya usai Fit and Proper Test, Senin (22/2).

Dijelaskan dia, materi pemahaman antara lain, pengetahuan tentang informasi publik, apa manfaat KI di era saat ini serta bagaimana calon memanfaatkan digitalisasi untuk kebutuhan informasi publik. Kemudian bagaimana cara memperkuat piranti informasi publik hingga ketingkat desa agar masyarakat pedesaan mengetahui kinerja pemerintah. Baik alokasi sampai ke pelaksanaan anggaran.

"Karena fokus terpenting ada di desa. Karna KI ini badan publiknya tidak hanya di provinsi saja. Lewat tes ini juga kami mendorong PPID bagaimanan mengimplementasikan informasi publik. Jadi yang akan kami pilih nanti adalah figur yang mampu berinovasi di dalam melaksanakan KIP," jelasnya.

Soal sejumlah OPD yang belum sepenuhnya terbuka, dalam penyampaian informasi publik menjadi tugas calon ketua KI. Figur yang terpilih nanti harus segera mempersiapkan langkah-langkah agar setiap informasi sampai ke masyarakat.

"Itu menjadi PR ketua KI. Tentu salah satunya membentuk badan publik. Terutama di masing-masing desa," tutupnya.(RIN)