Lombok Timur Targetkan Raih Kabupaten Layak Anak

 Lombok Timur (postkotantb.com) – Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Lombok Timur mencanangkan target raih predikat layak anak tahun 2021, sebuah tekat mulia mewujudkan perlindungan anak demi masa depan bangsa.

Tekad tersebut dicanangkan saat anggota tim gugus tugas bertemu dengan tim monev dari DP3AP2KB Provinsi NTB. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekda Lombok Timur Drs. H. Muhamad Juani Tofik, M.AP.


“Tugas kita sekarang adalah melengkapi komponen yang dipersyaratkan dalam quesioner penilaian KLA, kita harus bekerja lebih keras dan bersinergi demi meraih predikat KLA yang juga menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Timur khususnya peningkatan sumber daya manusia masa depan,” ujar Sekda.

Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi NTB Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM. lebih menekankan proses dalam meraih predikat KLA.

“Saya kira semua sudah melaksanakan proses menuju tercapainya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, jangan sampai hanya mengejar formalitas semata, tetapi melupakan esensi,” tandas Bunda Eny.

“Keseriusan kita pada penyiapan generasi muda penerus bangsa diwujudkan dengan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak untuk tumbuh dan berkembang dan itu harus dipastikan dengan adanya dokumen yang mendukung,” lanjut Bunda Eny.
 

Selanjutnya Bunda Eny sedikit menyinggung tentang Perda Pencegahan Perkawinan Anak yang harus  disosialisasikan kepada masyarakat luas, sanksi bagi pelanggar dapat dihukum 6 bulan, dan beliau berharap gerakan ini dimulai dari Lombok Timur.

 
Kepala Bidang PHA Ir. Dede Suhartini lebih menekankan pentingnya kebijakan di tingkat Eksekutif yang melembagakan KLA dengan masuk dalam RPJMD dan Renstra, sehingga mempunyai road map yang jelas.
 

“Dengan adanya KLA di dalam kebijakan seperti RPJMD dan Renstra, kita bisa mengukur pencapaian KLA tiap tahun dan dapat menargetkan peningkatan predikatnya mulai dari pratama, madya, nindya, utama dan KLA,” lanjut Bunda Dede.
 
Hal lain yang juga disampaikan adalah tentang partisipasi masyarakat seperti adanya PATBM, Puspaga dan Forum anak harus diwujudkan untuk memastikan program perlindungan anak dilaksanakan dengan baik. Forum Anak perlu dibentuk di OPD untuk mengcover program-program yang ada di OPD untuk disuarakan kepada masyarakat luas.

“Esensi pelaksanaan KLA adalah koordinasi lintas OPD dalam mewujudkannya,  karena Perlindungan Anak adalah tanggung jawab semua sektor tidak semata oleh DP3AP2KB dan yang harus dipegang, misi utama Perlindungan anak adalah menurunkan angka kekerasan anak dan perkawinan anak,” tutup Bunda Dede.(SFM)