Maik Meres Optimis Dilantik Bulan Ini

Kami yakin gugatan pemohon bakal ditolak dan 15 Februari 2020 mendatang, paket Maik Meres, tetap akan dilantik

 Lombok Tengah (postkotantb.com) - Pasangan HL. Pathul Dr. H. Nursiah (Maik Meres) optimis dilantik menjadi bupati dan wakil bupati terpilih Lombok Tengah 15 Februari 2021 mendatang. Pasalnya semua dalil pemohon terbantahkan dan Bawaslu menyatakan tak ada pelanggaran dalam sidang kedua dengan agenda penyampaian eksepsi atau jawaban termohon dan pihak terkait termasuk Bawaslu terhadap gugatan paslon nomor Masrun Habib sudah dilaksanakan hari Kamis 4/2 jam 11.30 dipimpin Ketua MK Arief Hidayat.


Juru Bicara Paket Maik Meres Lalu Amrillah mengaku sesuai hasil persidangan dan eksepsi termohon dan pihak terkait dalam persidangan, pihaknya sangat berkeyakinan majelis hakim MK bakal menolak gugatan pemohon.

"Kami yakin gugatan pemohon bakal ditolak dan 15 Februari 2020 mendatang, paket Maik Meres, tetap akan dilantik," terangnya.


Sementara itu, dalam esepsinya kuasa hukum KPU Loteng, Dr. Mahsan, S.H.M.H., mengatakan, gugatan pemohon absurd atau kabur dan tidak berdasarkan fakta melainkan asumsi. Gugatan pemohon juga tidak mengurai terkait perbedaan perolehan suara yang bisa diselesaikan di MK sesuai dengan Peraturan MK.

Tidak hanya itu, gugatan pemohon tidak memenuhi legal standing sesuai ketentuan. Bahwa gugatan bisa diajukan jika selisih perolehan suara sebesar 0,5 persen sementara selisih perolehan suara 8,40 persen sesuai keputusan KPU Loteng.

“Terkait dalil pemohon soal dugaan pelanggaran pilkada secara terstruktur, sistematis dan masif itu juga tidak benar. Karena tidak didasari pada fakta. Tapi hanya berdasarkan asumsi, dugaan serta isu saja,” ungkap Mahsan.

Kalaupun kemudian dugaan pelanggaran pilkada tersebut benar adanya, itu semestinya menjadi tugas dari Bawaslu Loteng untuk diselesaikan seperti yang dituduhkan terhadap dugaan keterlibatan Bupati Lombok Tengah dan ASN. Dalam hal ini KPU Loteng tidak pernah mendapat laporan dan tidak kalau ada dugaan pelanggaran pilkada secara TSM yang didalilkan oleh pemohon tersebut.

Soal dugaan keterlibatan KPU Loteng dalam memenangkan salah satu pasangan calon, Mahsan juga menegaskan tidak benar dan tidak ada dasar yang kuat.

“Tidak benar kalau termohon dalam hal ini KPU Loteng menjadi intsrumen pemenangan salah satu pasangan calon kepala daerah,” tambahnya.

Terkait dalil dugaan penggunaan ijazah palsu, Mahsan menegaskan, tuduhan tersebut tidak benar sebab paslon pada saat mendaftar ke KPU sudah melampirkan foto copy ijazah SMA dan S1 sebagai syarat sebagai calon. Dalam hal ini pihak KPU telah melakukan verifikasi faktual ke Universitas 45 Mataram dan pihak Universitas 45 Mataram menyatakan ijazah itu asli.

Berdasarkan esepsi tersebut, KPU Loteng meminta majelis hakim MK supaya mengabulkan eksepsi termohon. Menolak dalil pemohon seluruhnya serta menetapkan dan menyatakan berlaku keputusan KPU Loteng tentang rekapitulasi perolehan suara pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng lalu.

Sementara Ali Usman, S.H., selaku kuasa hukum pasangan H.L. Pathul Bahri, S.IP., – Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., mengatakan, pihaknya mengajukan eksepsi terkait kewenangan MK di mana gugatan yang diajukan bukan perselisihan hasil yang menjadi kewenangan MK melainkan dugaan pelanggaran administratif yang menjadi kewenangan Bawaslu.
 
Terkait dugaan pelanggaran netralitas Bupati Loteng serta Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Loteng disebutnya tidak benar. Bupati tidak pernah melakukan kampanye menguntungkan pihak tertentu termasuk melakukan touring bersama forkopimda hal itu dilakukan dalam rangka silaturahmi untuk memperkuat sinergitas menghadapi Covid-19 di wilayah Lombok Tengah.

Bupati Loteng juga sudah mengeluarkan surat edaran soal netralitas ASN lingkup Pemkab Loteng tersebut. (AP)