Mataram (postkotantb.com) - Steering Commitee (SO) Partai Persatuan Pembangunan (SO PPP), Syrajuddin SH, mengatakan, musyawarah wilayah NTB yang direncakan Februari mengalami penundaan. Penundaan tersebut sesuai dengan instruksi DPP dan diperkirakan, penyelenggaraan Muswil paling telat Bulan Maret 2021.
 |
| Steering Komitee PPP Sirajuddin, SH |
"Kami masih menunggu finalisasi penyempurnaan AD-ART partai, Hasil dari Mukhtamar ke IX di Makasar. Ditambah pengaturan organisasi (PO) sebagai aturan hukum dan aturan main pelaksanaan muswil, sedang digodok dan dirapikan," ungkapnya belum lama ini.
Diakui dia, penundaan Muswil NTB tidak berpengaruh terhadap struktur kepanitiaan Muswil yang telah terbentuk sebelumnya. Adanya rapat di beberapa pimpinan cabang (Rapimcab), menurutnya sah-sah saja. Tujuan Rapimcab salah satunya agar mendapatkan gambaran serta mencari dukungan untuk calon yang berpeluang menahkodai partai.
Sementara ini, baru dua kandidat calon ketua yang siap berkompetisi. Yaitu ketua Fraksi PPP DPRD NTB, Muhammad Akri dan Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir. Tidak menutup kemungkinan akan ada pihak lain yang akan ikut mencalonkan diri. "Berbicara muswil itu 2 hal, menentukan ADART dan pemilihan ketua," imbuhnya.
Sebaliknya, munculnya wacana syarat pencalonan Ketua DPC serta DPW Partai berlambang kabah ini harus di luar jabatan legislatif dan eksekutif, menurutnya sangat berat. Dia memastikan, banyak kader yang menjabat di legislatif maupun eksekutif tidak bersedia menjadi Ketua, karena harus meninggalkan jabatan.
"Kami sementara masih menunggu penggodokkan aturan dari DPP. Wacana tersebut memang berat bagi kader partai,” tutupnya.(RIN)
0 Komentar