Sambut Zona Integritas WBK dan WWBM, Kanwil Kemenkumham NTB Deklarasikan Janji Kinerja

Kakanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto, mengatakan, deklarasi kinerja itu merupakan

 Mataram (postkotantb.com) - Tahun ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB mencanangkan pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Program ini diawali dengan penandatangan komitmen bersama dalam bentuk perjanjian kinerja tahun 2021 pada Selasa (2/2). Seluruh pimpinan tinggi pratama, kepala satuan kerja di bawah Kanwil Kemenkumham NTB ikut menandatangani deklarasi kinerja ini.

JANJI KINERJA: Kakanwil Kemenkumham NTB disaksikan Wakajati NTB dan Ketua Ombudsman Perwakilan NTB menandatangani janji kinerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
JANJI KINERJA: Kakanwil Kemenkumham NTB disaksikan Wakajati NTB dan Ketua Ombudsman Perwakilan NTB menandatangani janji kinerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Kegiatan ini disaksikan Wakajati NTB Purwanto Joko Irianto dan Ketua Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim.

Deklarasi kinerja dilakukan secara langsung dan virtual berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh para pimpinan tinggi, para kepala satuan kerja dan seluruh aparatur sipil negara.

Kakanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto, mengatakan, deklarasi kinerja itu merupakan pondasi yang menjadi dasar dalam bekerja dan berkinerja secara Profesional, Akuntable, Sinergi, Transparan dan Inovatif atau PASTI yang merupakan tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  

 Penandatanganan komitmen pencanangan zona integritas ini juga dalam rangka mewujudkan good governance dan clean goverment.

Wakajati NTB dalam sambutannya menyebut latar belakang dari program reformasi birokrasi  untuk membentuk sistem birokrasi yang profesional.

"Adanya efektifitas dan efisiensi masih rendah termasuk kualitas pelayanan publik dan masih adanya penyalahgunaan wewenang," sebutnya.

Salah satu langkah konkrit untuk mewujudkan reformasi birokrasi tersebut yaitu melalui pembangunan zona intergeritas.

Sementara itu, Adhar Hakim, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB, mengatakan, deklarasi kinerja tersebut adalah bentuk rekonstruksi ulang tiga landasan konteks organisasi yaitu struktur, kultur dan fungsi.

Dalam kegiatan itu, Haris Sukamto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajarannya atas pencapaian dan prestasi yang telah diraih oleh Kanwil Kemenkumham NTB tahun 2020.

Prestasi itu antara lain penyerapan anggaran terbaik ke 4 untuk Kemenhumham, Satker Berkinerja Terbaik Tahun Anggaran (IKPA) kategori Pagu Kecil dan mendapat tempat pertama dalam Penyerapan Anggaran se- NTB Kanwil Humham NTB meraih terbaik ke empat penyerapan anggaran untuk Kementerian Hukum dan Ham, serta meraih juara 1 penyerapan anggaran di wilayah NTB. (SFM)