Fasilitasi Nikah Dini, Pidana Menanti

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) Lombok Tengah (Loteng), Drs. H. Muliardi

 Lombok Tengah (postkotantb.com) - Peraturan dan sanksi nikah dini mulai digodok dan sudah masuk dalam Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) menuju Peraturan Daerah (Perda), oleh DPRD Provinsi NTB.

Terkait hal itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) Lombok Tengah (Loteng), Drs. H. Muliardi Yunus Selasa (02/02) mengaku gembira mendengar ranperda pernikahan dini beserta sanksi, sudah diterima oleh dewan provinsi, untuk dijadikan perda.

Kepala DP3A2KB Loteng Drs. H. Muliardi Yunus
Kepala DP3A2KB Loteng Drs. H. Muliardi Yunus

"Alhamdulillah, tadi saya dapat informasi di media sosial, kalau ranperda pernikahan dini dan sanksinya, sudah diterima atau disahkan DPRD Provinsi," katanya.

Dikatakan, dalam ranperda pernikahan dini beserta sanksinya disebutkan, siapapun yang memfasilitasi pernikahan dini, maka akan dipidanakan dan dipecat dari jabatannya.

Misalnya ada seorang penyuluh, kadus dan bahkan orang tuanya, jika ketahuan memfasilitasi pernikahan di bawah umur, maka bakal siap siap berhadapan dengan hukum.

"Objek pernikahan tidak dicantumkan dalam aturan, tapi yang memfasilitasi pernikahan dini, siap siap untuk disanksi atau dipidana, bahkan dipecat dari jabatannya," ungkapnya.

Selain itu, mereka juga tidak akan mendapatkan fasilitas atau program apapun yang bersumber dari negara, baik PKH, bansos dan yang lainnya.

Selanjutnya, secara aturan menteri agama umur mempelai laki-laki harus berumur minimal 20 tahun, sedangkan mempelai wanita minimal 19 tahun. Selain itu dalam UU nomor 23 tahun 2014 wanita minimal 20 tahun dan laki laki 25 tahun.

Implementasi dari ranperda dan di sahkan dalam perda, tentunya nanti akan berimbas kepada peraturan peraturan yang lain. Seperti perdes, sehingga nantinya akan mengerucut ke bawah dan ditaati masyarakat.

"Untuk awik awik desa atau adat, mohon kiranya disesuaikan dengan aturan yang segera disahkan, sehingga kita tidak berhadapan dengan hukum ataupun pidana," harapnya.

Ia menambahkan, selain dibuat dalam perdes, pihaknya juga akan mensosialisasikan perda tersebut jika sudah disahkan, baik melalui medsos, berita dan yang lainnya.

Diakuinya, beberapa minggu lalu pihaknya kedatangan tim perancang pernikahan dini dari DPRD provinsi, dimana dalam kesempatan itu, pihaknya mengundang Kabag hukum, Kanmenag, MUI, Disdik, kepolisian, pengadilan agama, kodim dan sejumlah instansi lainnya. (AP)