Tim Cyber AKJ-Syah Akui Kecewa Jadwal Pelantikan Diundur

Ini lucu. Kenapa pihak provinsi berani melakukan rapat dan memutuskan pelantikan jatuh tanggal 17 Februari 2021, sampai menyebar

 Mataram (postkotantb.com) - Tim Cyber Bupati terpilih, Kader Jaelani- H. Syahrul Parsan (AKJ-Syah), Ade putra Perlindungan SH, mengaku kecewa atas keputusan pemerintah provinsi NTB yang mengundur jadwal pelantikan kepala daerah terpilih di pilkada 2020 di tujuh Kabupaten Kota, Khususnya Kabupaten Dompu.

Tim Cyber Bupati terpilih, AKJ-Syah, Ade putra Perlindungan, SH
Tim Cyber Bupati terpilih, AKJ-Syah, Ade putra Perlindungan, SH

"Ini kerugian bagi para bupati dan wakli bupati terpilih beserta keluarga dan simpatisan AKJ Syah yang sudah terlanjur hadir di Mataram. Mereka meninggalkan keluarga dan pekerjaan demi menghadiri pelantikan bupati terpilih," keluhnya dikonfirmasi Rabu (17/2).

Menurutnya, penundaan tersebut merupakan imbas dari ketimpangan komunikasi birokrasi pemerintah. Dia menyebutkan, Pemprov NTB tidak mampu menganalisis  poin 2 dan 3 Surat Ditjen Kementerian Dalam Negeri Nomor 120/738/OTDA tentang penunjukan Pelaksana harian Kepala Daerah, Tertanggal 3 Februari 2021.

Keputusan tersebut dengan tegas mengintruksikan agar daerah menunjuk Setda sebagai Pelaksana harian. Karenanya, dia berharap, pemprov lebih profesional dalam mengambil menentukan kebijakan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.

"Ini lucu. Kenapa pihak provinsi berani melakukan rapat dan memutuskan pelantikan jatuh tanggal 17 Februari 2021, sampai menyebar undangan untuk pelantikan bupati terpilih. ini Blunder, masa sekelas pemerintah provinsi tidak mampu menganalisis poin 2 surat edaran Kemendagri," cetusnya.

Mosi kekecewaan juga terlontar dari pihak mantan Komisioner KPU Dompu, Suherman, S. Pd, Minggu lalu. Penundaan pelantikan disebabkan ketidakberesan pemahaman, komunikasi dan lemahnya koordinasi pemerintah. Sebelumnya, penundaan pelantikan Kepala Daerah terpilih ini dilakukan, karena masih ada proses PHP di MK.

Pelantikan akan dilaksanakan secara serentak manakala proses PHP di MK selesai dan sudah ada putusan apakah perkara ditolak atau diterima pada 15 s.d 17 Februari 2021.

"Ini untuk memenuhi ketentuan UU Pilkada yang menyebutkan bahwa pelantikan dilakukan secara serentak di Ibukota provinsi," tandasnya. (RIN)