Diduga Oknum LSM Larang Warga Bercocok Tanam, Di Tanah Pasang Surut

Curhat Masyarakat Slanglet kepada Akbar Tanjung, terkait dugaan pengusiran 

Lombok Tengah (Poskotantb.com)- Diduga salah seorang oknum yang mengaku diri LSM, inisial MN, bersama kepala DAM Bendungan Batujai Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah (Loteng). Lakukan pengusiran terhadap masyarakat, yang memanfaatkan lahan pasang surut bendungan, untuk bercocok tanam. Pasalnya, lokasi tersebut sudah belasan tahun dimanfaatkan masyarakat setempat, lantaran lahan tersebut diabaikan, sehingga masyarakat setempat memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam, sembari menunggu pemanfaatannya dilakukan pihak BWS.

Seperti yang dikatakan salah seorang tokoh muda Slanglet Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Loteng, Akbar Tandjung.

Kepada poskotantb.com, Senin (15/03) ia mengatakan, di tanah pasang surut bendungan batujai, pasnya di sebelah timur selatan bendungan. Ada lahan yang sering di manfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Dan masyarakat sudah melakukan hal tersebut belasan tahun, sambil menunggu tanah tersebut dimanfaatkan oleh pihak BWS.

"Saya pribadi mendukung masyarakat memanfaatkan lahan itu, ketimbang mubazzir lebih baik mereka memanfaatkannya untuk bercocok tanam," katanya.

Dikatakan, masyarakat sangat sadar kalau lahan tersebut bukan miliknya artinya itu milik pemerintah. Namun dikarenakan kurang diurus, sehingga mereka memanfaatkannya untuk bercocok tanam.

"Masyarakat sadar lahan itu milik pemerintah, namun karena terabaikan, mereka manfaatkan untuk bercocok tanam dan jika nantinya tanah tersebut diambil, mereka akan lepaskan," terangnya.

Diakuinya, beberapa bulan lalu, pihaknya sudah mendengar kalau pemerintah akan menata ulang lahan pasang surut tersebut, akan tetapi sampai saat ini kabar tersebut hilang dan dikuatkan lagi dengan tidak adanya informasi ataupun sosialisasi dari pemerintah, terkait penataan tersebut.

Hilangnya informasi tersebutlah, membuat masyarakat kembali melakukan penanaman padi. "Di samping masyarakat sadar lahan itu bukan miliknya, saya mendukung masyarakat memanfaatkannya, dan kita bersyukur masyarakat mau bercocok tanam, ketimbang mubazzir," ujarnya.

Ditengah masyarakat sedang pemupukan, tiba tiba datang seseorang inisial MN mengaku sebagai LSM dan kepala DAM bendungan, dan mereka memaksa meninggalkan tanah pasang surut tersebut. "Di samping tak ada kabar dari pemerintah, malah saya berfikir oknum LSM itu mau mengambil alih lahan ini," tutup pemuda yang bekerja sebagai mantri ini.

Terpisah kepala dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Loteng HL. Firman Wijaya mengaku, urusan penataan bendungan Batujai bukan ranahnya, namun itu ranah BWS.

Namun, BWS selaku pengelola pasti akan menyampaikan ke masyarakat terlebih dahulu dan bersurat ke Pemda.

"Penataan bendungan Batujai itu bukan ranah kami dik, tapi itu ranah BWS. Tapi pihak BWS pasti akan melakukan sosialisasi ke masyarakat dan bersurat. Dan kami belum menerima surat itu," katanya singkat.

Sementara itu ketua LSM Lidik NTB Sahabuddin mengaku, informasi tersebut, tadi malam sempat ia terima. Dan jika itu benar, pihaknya selaku LSM sangat prihatin, atas kelakuan oknum yang mengaku sebagai anggota LSM tersebut.

"Kebenaran laporan itu kita masih kaji, tapi jika benar, saya selaku ketua LSM Lidik NTB, sangat menyayangkan, ulah oknum yang mengaku LSM itu," katanya.

Kenapa demikian lanjut LSM yang biasa dipanggil Citung Dasten, pasalnya roh LSM itu adalah memanusiakan manusia, menegakkan keadilan dan memberikan pengayoman kepada masyarakat. Artinya ketika ada masyarakat membutuhkan bantuan, LSM jadi garda terdepan membantu masyarakat, bukan sebaliknya menakut-nakuti masyarakat.

Selain itu, kepada oknum yang mengaku LSM, mohon kiranya menunjukkan LSM mana tempatnya bernaung. Sehingga masyarakat tidak mengira, perbuatan LSM sama dengan apa yang saudara lakukan. "Jangan rusak Marwah nama baik LSM, jika bapak benar benar LSM, tunjukkan kepada kami LSM mana saudara bernaung," tegasnya

Selanjutnya terkait statmen kadis pupr Loteng yang menyebutkan, kalau sampai saat ini surat pemberitahuan dari pihak BWS belum diterimanya. Ini artinya  penataan di lokasi pasang surut yang dimanfaatkan masyarakat belum jelas. Dan pihaknya mendukung masyarakat memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam.

"Kan masyarakat sadar kalau tempat itu bukan milik mereka, tapi ketika lahan itu tak dimanfaatkan, saya rasa tidak salah untuk dimanfaatkan," tutupnya. (ap)