Komunitas Pers Desak UU ITE Direvisi

 

 Ilustrasi UU ITE

Jakarta(postkotantb.com) - Sejumlah lembaga dan organisasi pers memenuhi undangan dari  Kementerian Polhukam Republik Indonesia untuk memberi masukan kepada Tim Kajian Revisi UU ITE yang dikepalai oleh Dr. Sigit Purnomo dari Kedeputian III Polhukam.


Turut hadir dalam pertemuan, Rabu, (10/3), sejumlah Ketua dan Direktur. ZAntara lain, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pers, Ade Wahyudin, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wens Manggut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Madrim dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Imam Wahyudi.

Dalam pertemuan ini, Komunitas pers mendorong pemerintah untuk segera merevisi UU ITE. Khususnya terhadap pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers. Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin menuturkan, kebebasan pers merupakan amanat konstitusi yang telah diakui dan dijamin dalam Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kendati tidak diatur secara eksplisit, elemen–elemen kebebasan pers jelas–jelas diatur. Sperti kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berkomunikasi dan hak atas informasi. Sehingga, pengakuan atas kebebasan pers dalam konstitusi negara harus diejawantahkan dalam pembuatan peraturan perundang–undangan turunan.

"Kenyataannya, tidak semua ketentuan dalam peraturan perundang–undangan benar–benar melindungi media pers dan wartawan. Masih ada beberapa ketentuan yang justru mengancam dan bahkan menggerus hak atas kebebasan pers, salah satunya UU ITE. Meskipun UU ITE diklaim tidak menyasar Pers, nyatanya terdapat banyak kasus wartawan yang dijerat dengan UU kontroversial ini, bahkan divonis bersalah oleh Hakim,” tuturnya.

Ade kemudian menyampaikan sejumlah catatan LBH Pers, terhadap pasal-pasal bermasalah di UU ITE. Khususnya pada pasal-pasal yang berpotensi dan menghambat kebebasan pers. Pertama, pasal tentang penghapusan informasi elektronik (Pasal 26 ayat 3, red).

Menurutnya, berpotensi bertabrakan dengan UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik serta sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang menjamin hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi. Ketidakjelasan rumusan “informasi yang tidak relevan” dapat digunakan untuk melanggengkan fenomena impunitas kejahatan dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korupsi, atau kekerasan seksual.

"Sebab membuka peluang bagi pelaku termasuk pejabat publik untuk mengajukan penghapusan informasi tersebut, termasuk informasi yang diproduksi media pers," katanya.

Frasa “penetapan pengadilan”, menjadi masalah tersendiri. Karena hal ini mencerminkan asas voluntair sementara imbas penghapusan menimpa minimal dua pihak sekaligus yakni pribadi dan pengendali data yang dalam hal ini disebut Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) termasuk media.

"Secara subtansi pasal ini sudah bermasalah dan dapat digunakan untuk kepentingan yang semangatnya jauh dari penghormatan terhadap hak asasi manusia," tegasnya.

Kedua, pasal pencemaran nama baik dan penghinaan (Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3, red). Pasal ini menambah risiko kriminalisasi terhadap wartawan yang melakukan kerja jurnalistik dengan tuduhan pencemaran dan penghinaan.

Karena rumusan pasal yang luas sehingga kerap kali digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang online tidak terkecuali pada wartawan.

"Meskipun dalam penjelasan telah dirujuk ke Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, namun dalam praktik seringkali diabaikan sebab unsur penghinaan, masih terdapat di dalam pasal," sebutnya.

Kasus-kasus wartawan yang terjerat UU ITE Pasal 27 ayat 3 seperti wartawan Mediarealitas.com, M. Reza als Epong, divonis 1 tahun penjara karena terbukti bersalah setelah menulis berita tentang dugaan penyalahgunaan wewenang yang dirilis di media mediarealitas.com.

Kemudian link berita disebarkan di akun facebook pribadi. Judul berita dicopy untuk dijadikan caption. Jika melihat dari kasus-kasus di atas, serangan balik kepada wartawan saat melakukan kerja wartawan sangat nyata dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, menjadi salah satu peraturan yang berkontribusi memuluskan serangan balik kepada kebebasan pers.

Ketiga, Pasal tentang ujaran kebencian (Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat 2, red). Seharusnya dirumuskan sesuai dengan tujuan awal perumusan tindak pidana tentang propaganda kebencian. Namun, pasal ini justru menyasar kelompok dan individu bahkan pers yang mengkritik institusi dengan ekspresi yang sah.

"Lebih memprihatinka, pasal ini kerap digunakan untuk membungkam pengkritik Presiden, padahal pasal terkait penghinaan Presiden telah dihapus Mahkamah Konstitusi karena dianggap inkonstitusional," bebernya.

Mestinya, pasal ini untuk melindungi masyarakat dari propaganda kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan. Karena sangat lenturnya pasal ini, wartawan yang kritis bisa dianggap menyebarkan ujaran kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu. Salah satunya kasus-kasus wartawan yang dijerat pasal 28 ayat 2, seperti Diananta wartawan banjarhits/kumparan divonis 3 bulan 15 hari oleh Pengadilan Negeri Kotabaru.

"Setelah menulis berita konflik lahan di Kalsel antara warga dan pengusaha. Hakim mengabaikan ahli dari Dewan Pers yang menyatakan perkara yang diadili adalah produk pers dan harus diselesaikan melalui sengketa pers," jelasnya.

"Kemudian Sadli Saleh pemimpin redaksi liputanpersada.com dilaporkan oleh Bupati Buton Tengah, Samahudin karena menyebarkan berita via Facebook dan Whatsapp," sambungnya.

Keempat, Pasal 36 menambah ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 27 sampai 34 UU ITE menjadi 12 tahun jika menimbulkan kerugian. Keberadaan ketentuan ini berpotensi digunakan untuk memperberat ancaman pidana, sehingga memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan.

Kelima, pasal tentang pemblokiran (Pasal 40 ayat 2b, red). Kewenangan mengenai pengaturan blocking dan filtering konten harus diatur secara tegas mekanismenya sesuai dengan due process of law. Kewenangan yang besar tanpa sistem kontrol dan pengawasan membuat kebijakan blokir internet berpotensi sewenang-wenang.

"Salah satu contoh pada saat Pemerintah dalam hal ini Kemkominfo RI melakukan tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat pada akhir tahun 2019 yang kemudian dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta," singgungnya.

Berdasarkan uraian di atas, LBH Pers dan AJI Indonesia merekomendasikan Pemerintah dan DPR untuk segera melakukan revisi menyeluruh pada UU ITE, tidak sebatas penghinaan, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.

Rekomendasi tersebut diantaranya, mencabut pasal 26 ayat 3 UU ITE dan dipindahkan ke dalam RUU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini sedang di bahas oleh DPR. Selanjutnya mencabut pasal-pasal bermasalah seperti Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran atau penghinaan dan 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian.

Kemudian diikuti dengan mencabut pasal lain yang secara subtansi bermasalah dan multitafsir seperti Pasal 27 ayat 1 tentang kesusilaan, Pasal 29 tentang menakut nakuti yang ditujukan secara pribadi dan Pasal 36 tentang pemberatan pidana yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Terakhir, melakukan revisi pada pasal 40 ayat 2a dan 2b dengan memasukan secara jelas mekanisme due process of law.

"Sebagai informasi bahwa saat ini LBH Pers bersama koalisi masyarakat sipil sedang melakukan permohonan uji materi terhadap Pasal 40 ayat 2b. Dalam uji materi yang kami ajukan, pada pokoknya kami meminta agar membatasi kewenangan dalam melakukan pemblokiran dan mendorong proses due process of law dalam setiap tindakan pemblokiran internet," tandasnya.(SFM)