Direktur LSM Garuda Indonesia minta KPK berani bongkar korupsi bernilai ratusan miliar, bukan hanya kasus dengan bukti tunai




Mataram, (postkotantb.com) - LSM Garuda Indonesia mengapresiasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat. Namun lembaga tersebut meminta KPK tidak berhenti pada perkara yang dinilai relatif mudah dibuktikan.

Direktur LSM Garuda Indonesia, M. Zaini, mengatakan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) kini menunggu keberanian KPK menuntaskan sejumlah dugaan korupsi besar yang hingga kini belum menunjukkan kepastian hukum.

"Kami mengapresiasi langkah KPK melakukan OTT di Lombok Barat. Tetapi jangan sampai KPK hanya terlihat berani pada kasus-kasus yang relatif mudah. Rakyat ingin melihat keberanian KPK mengusut kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara dalam jumlah sangat besar," kata Zaini di Mataram, Selasa (21/07/2026).

Desak KPK Tuntaskan Kasus Ratusan Miliar

Menurut Zaini, keberhasilan KPK tidak cukup diukur dari banyaknya OTT. Tolok ukurnya adalah kemampuan membongkar korupsi yang terstruktur, menyelamatkan keuangan negara, dan memberikan kepastian hukum terhadap perkara-perkara besar.

LSM Garuda Indonesia menyoroti sejumlah kasus yang hingga kini masih menjadi perhatian publik di NTB. Di antaranya:
1. Dugaan penyimpangan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) NTB yang disebut bernilai ratusan miliar rupiah
2. Dugaan penyimpangan pengadaan Chromebook di Lombok Timur 
3. Dugaan suapyang menyeret sejumlah anggota DPRD NTB

"Jangan hanya berani menangkap pejabat ketika ada transaksi tunai. Beranilah membongkar korupsi yang merugikan negara ratusan miliar rupiah, meskipun melibatkan aktor-aktor besar. Itulah yang ditunggu masyarakat NTB," tegasnya.

Tolak Penegakan Hukum Selektif

Zaini menegaskan seluruh perkara harus diproses berdasarkan alat bukti tanpa dipengaruhi jabatan maupun kepentingan politik. Ia berharap OTT di Lombok Barat menjadi pintu masuk untuk mengusut perkara-perkara lain yang selama ini menjadi sorotan publik.

"Masyarakat NTB tidak membutuhkan penegakan hukum yang selektif. Yang dibutuhkan adalah keberanian, konsistensi, dan komitmen bahwa tidak ada satu pun pelaku korupsi yang berada di atas hukum," pungkasnya. (Red)