Cegah Praktik Korupsi, OPD Diminta Maksimalkan Koordinasi

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah berharap kepada OPD lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk memaksimalkan koordinasi dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi.

‘’Kita tentu berterima kasih atas kehadiran KPK yang terus-menerus melakukan rapat koordinasi (Rakor) dan pendampingan kepada sejumlah kepala OPD Pemprov NTB sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi,’’ kata Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah saat menerima Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI dalam rangka Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di wilayah NTB, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (21/4).

Gubernur menilai, kegiatan rakor dapat memberikan manfaat bagi pimpinan serta aparat daerah. Melalui kegiatan tersebut, para ASN dan sekuruh keoala daerah di NTB memahami serta mampu memilah, tentunya sesuai dengan oeraturan dan perundang-undangan.

"Perlu menjadi perhatian bersama agar sikap seperti ini bagi para ASN agar mampu melakukan pencegahan korupsi sejak dini," harapnya.

Di sisi lain, Gubernur mengaku bersyukur atas upaya KPK untuk terus melakukan supervisi ataupun pendampingan kepada Pemprov NTB dalam menangkal dan mencegah agar penyalahgunaan kekuasaan perlu dihindari. Meski demikian kata Gubernur, NTB telah mampu melakukan kerja-kerja yang sesuai aturan.

‘’Bagi kami di NTB koordinasi yang dilakukan KPK seperti ini hendaknya perlu terus memperoleh pendampingan dan pengawalan KPK untuk bisa berkolaborasi dan bekerjasama untuk satu tujuan  bagaimana mencegah tindak korupsi. Untuk itu, diharapkan kepada jajaran Pemprov NTB jika mengalami kesulitan ataupun keragu-raguan dalam pelaksanaan program kegiatan hendaknya tidak segan-segan untuk berkoordinasi dengan KPK,’’ ujarnya.

Senada disampaikan Sekda NTB, HL Gita Ariadi. Menurutnya, koordinasi yang intens dapat mendorong pemerintah daerah agar mampu menjalankan fungsi pemerintahan yang bersih dan melayani.

"Kehadiran KPK bisa mendorong progress target capaian pencegahan korupsi untuk lebih dioptimalkan dengan komitmen yang lebih kuat lagi. Koordinasi yang terjalin dengan baik akan menghasilkan harapan yang lebih baik pula ke depannya," ujar Sekda.

Sedangkan, Plh Direktur Korsup Wilayah V KPK, Abdul Haris mengingatkan agar setiap Pemerintah Daerah, memiliki komitmen penuh dalam pelayanan kepada masyarakat. KPK tetap berkomitmen penuh agar dapat memberikan tata kelola dan i’tikad melayani di daerah masing-masing dengan segala tantangannya dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut, kendati capaian kinerja pencegahan korupsi di NTB sebelumnya dinilai baik dengan nilai rata-rata secara keseluruhan mencapai 76, namun diharapkan dalam tahun 2021, kinerja capaian bisa lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan agar menjadi lebih baik lagi.

Sebab, masih banyak persoalan lebih serius yang harus ditangani lagi agar kemajuan penanganan dan pencegahan korupsi di NTB terus meningkat.

Dalam kesempatan tersebut, Haris menekankan agar penanganan masalah aset lebih dimaksimalkan dan setiap Aset Pemprov NTB, diharapkan dapat segera disertifikasi.

‘’Saya berharap di era kepemimpinan Gubernur NTB saat ini masalah aset bisa seoptimal mungkin ditangani dengan baik. Soal yang satu ini, KPK tetap membuka diri, jika Pemprov NTB menemukan kendala dalam penanganannya. Komitmen dari jajaran Pemprov NTB untuk mencegah tindak pidana korupsi juga sangat diharapkan,’’ ujarnya.

Dia juga mengingatkan para OPD lingkup Pemprov NTB agar memahami tugas dan fungsi masing-masing serta bisa menyelesaikan setiap program yang sudah dijabarkan dalam Renstra dan Renja masing-masing, sehingga bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

‘’Kita juga berharap khususnya bidang-bidang yang krusial seperti aset PT GTI, optimalisasi pendapatan daerah, bidang-bidang yang bersentuhan dengan pengadaan barang dan jasa, bansos, agar pedoman dan aturan tersebut benar-benar diperhatikan,’’ tekannya.

Kasatgas Pencegahan VI KPK, Sugeng Basuki menambahkan, di tengah terjadinya Covid-19 saat ini, di mana refocusing anggaran pembangunan untuk penangulangan dan pencegahan Covid-19 sangat memberatkan Pemerintah Daerah. Pemerintah dengan berbagai bantuan seperti bansos, BLT dan lainnya sangat rawan pendistribusiannya, apalagi tak tepat sasaran.

‘’Dalam hal ini keberadaan Inspektorat nanti agar lebih diperkuat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Saya berharap Inspektorat betul-betul bisa mengawasi mulai dari proses perencanaan, hingga pelaksanaan dan pembayarannya. Jadi, peran Inspektorat ini sangat vital. Karena itu, SDM Inspektorat diharapkan lebih ditingkatkan lagi. Para auditor ke depannya harus ditingkatkan SDM-nya dan memiliki sertifikasi investigasi yang berkompeten dalam bidangnya,’’ tutupnya.(RIN)