![]() |
PROGRAM: penyampaian LKPJ, Wagub NTB sampaikan Tiga program utam di masa pandemi |
Mataram (postkotantb.com)-Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 dalam sidang paripurna di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, Rabu (14/04).
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur NTB menuturkan, laporan keterangan LKPJ tahun 2020, merupakan bentuk pertanggungjawaban Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, selama kurun waktu satu tahun.
Hal ini merupakan amanat undang-undang serta sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan mengacu, pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020.
"Sesuai dengan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2020-2023, mengusung visi, Membangun NTB yang Gemilang, dengan 6 (Enam) misi pembangunan," ujarnya.
Namun, ikhtiar membangun NTB Gemilang pada tahun kedua, pihaknya menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Terutama merebaknya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, bahkan Indonesia dan khususnya Provinsi NTB.
Kondisi tersebut menurutnya, berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat dan kondisi keuangan pusat maupun daerah. Karenanya, pemerintah pusat segera mengamanatkan untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk mempercepat penyesuaian APBD tahun 2020, dalam rangka, penanganan Covid-29 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.
"Dampak pandemi Covid-19, mempengaruhi beberapa indikator mikro yang mengalami kontraksi, sesuai data BPS NTB menunjukkan pertumbuhan ekonomi non tambang mengalami kontraksi sebesar 5,19 persen.
Kontraksi terjadi pada kategori transportasi dan pergudangan sebesar 32,39 persen. Begitu pun penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kontraksi sebesra 28,24 persen. Sedangkan konstruksi mengalami kontraksi hingga 14,35 persen," sebutnya.
Lebih lanjut, indikator lain yaitu kemiskinan. Diakui, jumlah penduduk miskin di NTB mengalami peningkatan. Bulan September 2020 tercatat sebesar 746.040 orang (14,23 persen). Namun memasuki, Maret 2020, turun menjadi 713.890 orang (13,97 persen) atau terjadi penurunan penduduk kemiskinan sebesar 32.110 orang (0,26 persen).
"Sementara indeks pembangunan manusia (IPM) provinsi NTB, mengalami peningkatan, dari 68,14 persen pada tahun 2019, naik menjadi 68,25 persen pada tahun 2020. Peningkatan IPM provinsi NTB tahun 2020 mencapai 0,16 persen, masuk dalam kategori capaian sedang," ungkapnya.
![]() |
LKPJ: Dalam penyampaian LKPJ 2020, Wagub NTB akui upaya membangun NTB terkendala pandemi |
0 Komentar