 |
| H. Suherman, MM. |
Sehingga, baik jatah perolehan Gas Bersubsidi untuk setiap agen Elpiji, sampai pada pemasarannya, tetap terpantau oleh Pertamina. Tidak hanya itu, perusahaan BUMN tersebut juga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi pemasaran Elpiji bersubsidi.
"Kalau dulu ada rebutan pangkalan. Pangkalan yang kuat modalnya, itu yang diisikan. Kalau sekarang tidak boleh ada pembelian dobel. Karena akan jadi temuan BPK. Jadi sinergitas pemerintah dan BUMN luar biasa. Pemasaran yang kami lakukan tetap dipantau. Pemerintah daerah beserta OPD dilibatkan," ungkap Owner Agen Gas Elpiji di Kabupaten Lombok Timur, H. Suherman, MM, dikediamannya, Rabu (26/5).
Di sisi lain, dijelaskan, pihak Pemerintah melalui pertamina, telah berupaya memenuhi kebutuhan gas bersubsidi untuk masyarakat. Terlebih saat momentum hari raya dan hari besar lainnya. Dimana kebutuhan masyarakat terhadap gas meningkat, baik kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan untuk sektor UKM.
Akibatnya, setiap pangkalan Elpiji kerap mengalami kekurangan stok. Mengantisipasi kendala tersebut, Pertamina memberikan solusi berupa penambahan fakultatif.
"Setiap pangkalan akan diberikan penambahan. Yakni, Pertamina akan mengirim stok gas sebanyak 1000 tabung ke setiap pangkalan. Kekurangan stok terjadi di hari raya atau hari besar. jadi masyarakat membeli gas dengan jumlah yang lebih," imbuhnya.
Disinggung soal masih adanya oknum yang memanfaatkan gas Elpiji untuk kepentingan di sektor industri, menurut Herman, hal tersebut disebabkan pandemi Covid 19. Dimana kondisi perekonomian melemah dan daya beli masyarakat menurun drastis. Dia menyebut contoh kecil, salah satunya Bisnis restoran.
"Mungkin pengaruh covid ini biaya produksi mahal, sedangkan jumlah pembeli menurun ini. Masyarakat memilih makan di rumah aja. Sebagian masyarakat lagi tidak membeli atau berbelanja di luar lingkungan rumahnya. mereka hanya berbelanja di lingkungan sekitar rumah,” tutupnya.(RIN)
0 Komentar