Breaking News

Pemprov NTB Sukses Raih Opini WTP Sepuluh Kali Berturut-Turut

WTP: Gubernur NTB terima laporan keuangan dari BPK RI, di Gedung DPRD NTB, Selasa (18/5)

 Mataram (postkotantb.com)-Pemerintah Provinsi NTB kembali membuktikan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020.

Prestasi tersebut diraih Pemprov NTB pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTB, dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB di Gedung DPRD Provinsi NTB, Selasa (18/5).

Raihan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini merupakan yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut sejak 2011 hingga 2020.

Dalam sambutannya, Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA., mengatakan keberhasilan ini, merupakan wujud komitmen Pemprov NTB bersama seluruh stakeholders dalam menjaga kualitas pengelolaan kuangan daerah secara konsisten.

"Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-10 kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB ini menunjukkan komitmen pemerintah NTB beserta jajaran OPD terhadap kualitas keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi NTB," ujarnya.

Dikatakan, Selain melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK RI melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektifitas dan pemanfaatan asset dan Instansi terkait lainnya, lingkup Pemprov NTB.

Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD Provinsi NTB Tahun 2020 yang dilaksanakan dalam upaya memberikan  nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang diterbitkan BPK.

Karenanya, dia berharap, raihan Opini WTP dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dimana  peningkatan kesejahteraan yang dimaksud, ditandai dengan naiknya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka pengangguran, menurunnya gini rasio, meningkatnya indeks pembangunan manusia, menurunya tingkat kemiskinan dan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali.

Sehingga diharapkan pemerintah tidak hanya akan mengejar opini WTP terkait penyajian lapiran keuangan, tetapi juga akan terdorong untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas dan pemanfaatan aset pada Pemerintah Provinsi NTB dan Instansi terkait lainnya, pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah tahun 2020,” bebernya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., memberikan apresiasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTB dalam mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian.

“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan OPD yang tetap bekerja luar biasa sehingga capaian ke-10 kali ini bisa kita capai dengan tidak mudah. Kerja yang sangat keras tanpa kenal lelah, juga bersinergi dengan teman teman DPRD menyebabkan WTP 10 kali terasa istimewa,” tutur Bang Zul, sapaan akrab Gubernur.

Bang Zul juga meyakini, bahwa predikat WTP kesepuluh ini kian memberikan nilai kepercayaan diri dan menjadi penyemangat kuat untuk senantiasa melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan yang semakin baik dimasa yang akan datang

“Semoga sinergi yang telah berlajan baik selama ini dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Saya berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB, bahwa pengelolaan keuangan dan aset meruapkan amanah besar yang dititpkan rakyat untuk kita semua," pintanya.

"Setiap rupiah dan setiap jengkal aset daerah harus bisa kita manfaatkan dan harus bisa memberikan kemanfaatan sebesar- besarnya bagi kemakmuran masyarakat,” sambungnya.

Senada disampaikan Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda. Dalam kesempatan tersebut, Isvie juga menyampaikan ucapan terima kasih Kepada  Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA dan seluruh jajaran BPK RI dan BPK Provinsi NTB atas kerja keras dan upaya BPK, dalam melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB.

“Terima kasih juga kepada Gubernur NTB, Forum Koordinasi pimpinan daerah Prov NTB, Pejabat sipil, TNI dan Polri atas kehadiran dan kerjasamanya. Semoga apa yang telah dilaksanakan selama ini mendapat gannjaran dari Allah SWT,” pungkasnya.(RIN)

0 Komentar

Posting Komentar

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close