Sah! Akhirnya Dewan Setujui Dua Raperda

PARIPURNA: Masa persidangan ke II tahun 2021, di ruang rapat paripurna DPRD NTB, Senin (31/5)

 Mataram (postkotantb.com)- DPRD NTB akhirnya menyetujui dua rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau virginia, serta Raperda tentang penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi, M. Pd,. berharap, dua raperda tersebut dapat memberikan perlindungan hukum sekaligus menjamin kedudukan para pelaku usaha tembakau di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Melihat pentingnya keberadaan perda ini, benar-benar dapat berfungsi untuk mengatur jalannya pembangunan NTB ke arah kemajuan, serta mampu memberikan manfaat yang besar bagi pencapaian kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera,” harap Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi, M. Pd,. mewakili Gubernur NTB, saat menyampaikan pendapat akhir sekaligus sambutan pada rapat paripurna ke-4 (Empat) DPRD Provinsi NTB, masa persidangan ke II tahun 2021, di ruang rapat paripurna DPRD NTB, Senin (31/5).

Dikatakan, Raperda tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau virginia, mampu menghadirkan rasa keadilan bagi para petani tembakau. Demikian juga dengan Perda tentang penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan.

Raperda ini dapat melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang aman, halal, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan produksi lokal di daerah.

Selain itu, Rohmi menyampaikan apresiasi terhadap panitia khusus atad kontribusi berupa pemikiran, ide dan gagasanya. Termasuk para pimpinan perangkat daerah yang ikut mengawal raperda tersebut.

“Semangat dan sinergi serta komitmen yang luar biasa dalam ikhtiar membangun NTB, harus terus kita jaga dan terus dibangun ke depan, tentunya sesuai dengan tupoksi serta amanah yang ada di pundak kita masing-masing," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH menuturkan, dalam rapat tersebut disampaikan laporan pansus dan keputusan DPRD Prov NTB tentang persetujuan terhadap Dua Raperda. Diantaranya satu raperda prakarsa DPRD NTB dan satu raperda prakarsa Gubernur NTB, akhirnya disetujui untuk di undangkan.

“Kita semua berharap setiap produk yang telah diundangkan, kedepan dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi kesejahteraan masyarakat NTB,” kata Ketua DPRD.

Sementara itu, perwakilan Pansus I DPRD NTB Sudirsah sujanto, S. Pd. B.s.ip menyampaikan, raperda tentang penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan ini menegaskan, Pemda Provinsi NTB berkewajiban melakukan pengaturan dalam bentuk perda untuk menjamin keamanan pangan untuk masyarakat.

“Tentunya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari resiko gangguan kesehatan dan meningkatkan daya saing dan perluasan akses pasar produk daerah di NTB,” jelasnya

Sedangkan perwakilan Pansus II DPRD Provinsi NTB Lalu Satriawandi, ST, meminta, dalam rangka penyempurnaan penyusunan Perda Nomor 4 tahun 2006, dicantumkan aturan tentang adanya penyiapan dan edukasi.

Hal demikian dimaksud agar petani dapat melakukan rencana penanaman tembakau secara rasional dan menentukan resiko bisnis sejak awal.

“Selain itu, perlu pula diatur tentang tanggungjawab fasilitasi dan pembinaan bagi petani agar sejak awal, memiliki komoditi andalan lainnya untuk diusahakan,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, Sekda NTB, Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Kejari, Perwakilan Danrem, Danlanad, Danlanad, Polda NTB Kepala OPD lingkup Pemprov, Ketua KI, KPID NTB dan Insan Pers. (Kominfo/RIN)