PusaranNTB Gelar Dialog Soal Polemik Mutasi Jabatan di Pemkab Bima

DIALOG TERBUKA: dalam dialog terbuka, membahas soal pro dan kontra kebijakan mutasi jabatan di Pemkab Bima, Sabtu (19/6).

Akademisi Diminta Usut Motif Dibalik Mutasi Pejabat

Mataram (postkotantb.com)- Pro dan kontra terkait terendusnya aroma penyalahgunaan wewenang dibalik mutasi jabatan lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, menjadi tema yang menyita perhatian publik.

Pasalnya, persoalan itu memunculkan kekhawatiran, aturan mutasi dan status ASN, dijadikan senjata oleh Bupati dan Wakil Bupati, Hj. Indah Damayanti Putri dan H.M. Dahlan, untuk melampiaskan balas dendam politik, terhadap sejumlah pihak yang tidak mendukung, saat Pemilihan beberapa waktu lalu.

Karenanya, Media PusaranNTB, kembali menggagas diskusi terbuka guna membahas soal mutasi tersebut. Diskusi itu mengangkat tema, polemik dibalik mutasi dan rotasi jabatan lingkup Pemda Bima, benarkah bermotif dendam politik?

Hadir sebagai narasumber, Ketua Komisi Informasi NTB, Suaib Quri, SH.I, Calon Professor muda kelahiran Dompu, Dr. Sutarto, MP.d dan Mantan Aktifis Pergerakan, sekaligus pimpinan media, Joni Syahrudin, SH.

"Diskusi terbuka yang kami gagas, bukan dilatari perasaan benci atau tidak suka pada bupati dan wakil bupati Bima. Melainkan, lewat forum ilmiah dengan kekayaan intelektual yang beragam, melahirkan jiwa kritis dengan solusi membangun," ungkap Pimpinan Redaksi media pusaranNTB, sekaligus pencetus Dialog terbuka di Kedai Bawah Pohon, Kekalik, Sabtu (19/6).

Menurut Joni, jika benar pelaksanaan mutasi yang digelar Oktober mendatang, ditunggangi balas dendam politik, bisa mendegradasi wibawa pemerintah di mata publik. Sekaligus berpotensi memantik gejolak di tengah masyarakat Bima.

"Forum ini merupakan panggilan jiwa, bentuk pengabdian serta ungkapan cinta untuk tanah kelahiran," papar Joni membuka sesi dialog.

Dalam sambutannya, Suaib Quri, SH.I, mendorong elemen muda harus memiliki jiwa, dalam menyikapi persoalan daerah. Bukan saja polemik mutasi jabatan, tapi sederet persoalan lain.

Jika dikuliti secara mendalam, diakui dia, program yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Bima, gagal. Hanya bertumpu pada bantuan dana pemerintah pusat. Tidak ada kreatifitas yang dapat diandalkan. "Program IDP-DAHLAN hanya manis diatas kertas, tapi tak berjalan maksimal, bahkan gagal," cetusnya.

Sementara itu, Dr. Sutarto, MP.d meminta agar para akademisi terlebih dahulu menelusuri motif mutasi jabatan, melalui riset lapangan serta kajian-kajian ilmiah demi membuktikan adanya dendam politik berkedok mutasi jabatan.

Sebaliknya, Sutarto mengajak seluruh pihak, khususnya pemerintah untuk berpikir positif. Karena, pelaksanaan mutasi jabatan, harus sesuai mekanisme dan aturan. Termasuk latar belakang atau keahlian dari figur ASN yang nantinya menempati jabatan yang diamanatkan.

"Mutasi jabatan, merupakan amanat undang undang, sebagai bentuk penyegaran organisasi demi peningkatan dan perbaikan pelayanan pada masyarakat itu sendiri," jelasnya.

Joni Syahrudin, SH, memberikan apresiasi terhadap semangat dari para aktifis yang hadir pada diskusi itu. Dia menilai, Mahasiswa dan pemuda menjadi lokomotif penggerak yang wajib hukumnya memelihara sikap kritis. Namus tentu,  harus melahirkan solusi bersifat membangun untuk perbaikan daerah dan pemerintah.

"Kita sangat memahami, politik adalah balas jasa. Termasuk balas dendam. Sebagai rakyat Bima,  menghimbau agar bupati dan wakil bupati bersikap negarawan dan bijak. Kita juga tak boleh menyalahkan IDP_DAHLAN, jikapun persoalan ini dideteksi benar adanya. Persoalan ini kerap terjadi, juga akibat bisikan oknum oknum tim sukses, karena sesuatu hal atau motif lainnya, ujar Joni Syahrudin yang kini berprofesi penguasa," tutupnya.(RIN)