Tahun 2021 Kejari Loteng Kejar Target Wilayah Bebas Korupsi



LOTENG (Postkotantb.com)- Tahun 2021 adalah tahun pembuktian Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng), untuk dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

"Tahun sebelumnya, Kejari Loteng, sempat mau masuk berkompetisi,. Namun hal tersebut kandas, lantaran beberapa kekurangan belum dilengkapi dan insha Allah tahun ini, adalah tahun pembuktian kalau kita mampu memboyong predikat WBK," kata Kepala Kejari Loteng Fadil Regan kemarin

Beberapa kekurangan tersebut, sudah dievaluasi dan inshaAllah pihaknya oftimis, bisa mendapatkan predikat WBK. Termasuk saat ini masih gencar melakukan pembenahan dan sosialisasi.

Meraih predikat WBK lanjutnya, ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik dalam penegakkan hukum di wilayah hukum Loteng.

"Peningkatan SDM di internal sudah dilakukan, dan kami siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam penegakan hukum," janjinya.

Di akui pihaknya tengah memcanangkan WBK di  Kejaksan Negeri (Kejari) Loteng ini dari tahun lalu, namun belum mendapatkan mampu memperoleh predikat WBK dari KemenPAN-RB, lantaran belum memenuhi kriteria penilaian, sehingga pihaknya terus membenah dimana saja letak kekurangannya untuk di tingkatkan lagi.

Adapun kekurangan yang perlu di tingkatkan seperti menejemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Ia kita terus berusaha untuk memperbaiki dimana letak kekurangan itu untuk pelayanan terbaik bagi masyarakat dan kita optimis tahun ini kita raih WBK itu sambil kita berinovasi dengan ide ide baru untuk kita terapkan dalam pelayanan," paparnya

Fadil juga mewarning keras semua jajarannya, untuk mendukung terciptanya kawasan  WBK di lingkup wilayah hukum Loteng, khususnya di kantor Kejaksaan Negeri Loteng.

"Apa bila ada pegawai atau jajarannya tidak ikut mendukung WBK ini, maka pegawai tersebut siap siap  akan di berikan sangsi berupa teguran, administrasi dan akan kita bina terus agar mereka terus ikut berpartisipasi terhadap kinerja yang lebih baik," tutupnya. (AP)