Lombok Tengah (postkotantb.com) - Ketua Kasta NTB Lalu Wink Haris mempertanyakan pernyataan kritis Anggota DPRD NTB Najamuddin Moestafa terhadap petugas penyekatan PPKM Darurat di pos Grimax yang dikatakan melawan petugas.
"Protes disebut melawan? Anggota Dewan yang punya banyak kewenangan juga kok protes di jalanan? Apakah fungsi kontrol mereka sudah hilang sehingga tidak bisa memanggil semua pihak untuk dimintai klarifikasi secara formal di forum resmi DPR? Katanya penuh pertanyaan kepada postkotantb.com, Minggu (18/7).
"Apakah protes itu sama dengan melawan, mengkritisi sama dengan menghina? Serasional apapun bentuk kritik kita kalau itu bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh penguasa maka itu adalah bentuk perlawanan dan mengandung potensi hukum," sambungnya heran.
Dikatakan, pembentukan istilah-istilah untuk mengarahkan suatu masalah yang berkaitan dengan kritik dan protes agar supaya mengandung potensi hukum hanya berlaku di negara-negara fasis dan otoriter.
"Seperti Melawan petugas, menghina presiden dan sejenisnya," ungkapnya.
Ia malah setuju dengan tindakan yang diambil pihak Polda NTB untuk memanggil anggota DPRD Provinsi NTB tersebut guna dimintai klarifikasi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penyekatan yang dijalankan oleh petugas di lapangan yang bisa saja tidak memahami masalah secara detail.
"Apalagi ini menyangkut kebijakan pemerintah pusat tapi kalau untuk tujuan intimidasi kita tentang," tegasnya.
Sebelumnya, tindakan Anggota DPRD Provinsi NTB, H. Najamudin Muestafa yang terlibat keributan dengan petugas saat terkena penyekatan PPKM darurat di wilayah Gerimak Indah (perbatasan Mataram dengan Lobar) menuai kritikan dari sejumlah pihak. Wakil rakyat tersebut dinilai tak mendukung PPKM darurat karena menolak diminta putar balik dengan alasan tidak bisa menunjukkan kartu vaksin akibat belum divaksin.(Erwin)
0 Komentar