Diduga Sarat Konspirasi, Proyek Embung Tobang Disorot

Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi (GNP Tipikor) NTB bersama Pengurus Pusat GNP Tipikor di RM. Radi, Majeluk, Kota Mataram, Jumat (24/9).

POSTKOTANTB, Mataram- Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi (GNP Tipikor) NTB, menyoroti Proyek Embung Tobang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pasalnya, proyek yang menelan dana sekitar Rp. 30 miliar tersebut, dilaksanakan, di tengah kondisi pandemi Korona. Di mana, pemerintah pusat maupun daerah, terpaksa melakukan refocusing setiap dana untuk penanganan virus itu.

"Dugaan kami, terealisasikannya proyek Embung ini ada kerjasama (konspirasi, red), antara lembaga eksekusi dan legislatif KSB. Sehingga proyek ini bisa terealisasi, di saat kita sedang membutuhkan dana dalam rangka penanggulangan penyebaran covid-19," ungkap Ketua DPW GNP Tipikor NTB, Ir. H. Yusuf Umar, dalam Konfrensi pers yang digelar di RM. Radi, Majeluk, Kota Mataram, Jumat (24/9).

Dugaan ini diperkuat dengan adanya temuan. Dia menyebut salah satunya, soal kondisi fisik bangunan embung yang belum rampung 100 persen. Namun oleh pihak pemerintah setempat telah melakukan serah terima dengan pihak ketiga. "Kami menilai penyerahan hasil pekerjaan proyek seakan di paksakan. Padahal, hasil pekerjaannya belum selesai, ini ada yang tidak beres" cetusnya.

Sebelumnya, Yusuf Umar sempat berkoordinasi mengenai persoalan embung dengan pemerintah setempat. Sayang, upaya tersebut tidak mendapatkan respon. Dia pun menyimpulkan, pemerintah KSB tidak kooperatif. Karenanya, dalam waktu dekat, GNP Tipikor akan segera menurunkan personel inti untuk melakukan investigasi dan analisis lapangan. Demi mendalami setiap kecurigaan, terutama adanya indikasi praktik korupsi.

Senada ditegaskan Pengurus Pusat GNP Tipikor, (Purn) Kolonel Rifaid Ismail, SH. Diakui dia, kehadiran GNP Tipikor untuk membantu pemerintah, dalam rangka menekan terjadinya tindak pidana korupsi di seluruh wilayah indonesia.

"Kehadiran kami ini semata-mata untuk membantu pemerintah baik daerah maupun pusat, demi meminimalisir, mengurangi dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada seluruh lembaga pemerintah. Kami ini mitra pemerintah. Jadi kami berharap jangan kami di musuhi, jangan enggan untuk bertemu dengan kami dan jangan menganggap kami musuh. Sehingga apa yang kami lakukan ini harus didukung. Kehadiran kami ini pada dasarnya untuk membantu meluruskan bila terjadi sesuatu yang salah dan menyimpang," tandasnya.(RIN)