L. Firman: Sepanjang info ini valid, kita pertanyakan dan kami akan konfirmasi pihak poltekpar Lombok
Lombok Tengah (postkotantb.com) - Merebaknya isu diduga pihak Poltekpar Lombok telah melakukan indikasi korupsi dengan bukti formil dan menguras anggaran poltekpar Lombok, untuk menyekolahkan diduga anak dosen poltekpar Makasar.
Masing-masing atas nama inisial SWM diduga anak kandung direktur Poltekpar Makasar. Inisial MI keponaan direktur Poltekpar Makasar, PAI kerabat poltekpar Makasar. Selanjutnya inisial AFR kerabat poltekpar Makasar, YRAL Kerabat Poltekpar Makasar, MS kerabat poltekpar Makasar, IW Kerabat Poltekpar Makasar, J kerabat Poltekpar Makasar.
Selain itu, DPD kerabat Poltekpar Bali, PGPA, kerabat poltekpar Bali dan yang terakhir HYS. Atas persoalan tersebut, per orang ditaksirkan sekitar 7.661 US dolar atau Rp 14 ribu per dolar, sehingga menjadi sekitar Rp 111.000.000.
Dan jika dikalkulasikan dari 11 orang yang diberangkatkan tersebut, diperkirakan kerugian negara ditaksirkan sekitar Rp 1 miliar lebih.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng), Lalu Firman Wijaya mengaku, sepanjang informasi ini valid, pihaknya akan melakukan kroscek dan akan minta keterangan dari pihak Poltekpar Lombok.
"Saya belum terlalu jauh tahu tentang management poltekpar Lombok dik, tapi jika informasi ini valid, tidak salah kita lakukan konfirmasi dan menanyakannya langsung," katanya, Selasa malam (5/10).
Diakuinya, Poltekpar Lombok memang itu kewenangan pusat, namun tidak semerta harus mengabaikan Pemerintah Daerah (Pemda), dimana tempat kampus itu didirikan. Artinya paling tidak, komunikasi dengan Pemda tempat ketempatan kampus ini dibangun, harus terjalin dengan baik.
"Asli saya benar benar tidak tau isu pemberangkatan pendidikan ke universitas Chaoyang jurusan pariwisata ke Taiwan, apalagi isunya yang disekolahkan ini sebagian besar orang luar putra Daerah," ungkapnya.
Semestinya, porsi yang harus disiapkan poltekpar Lombok, lebih besar putra Daerah dari pada orang luar Putra daerah, namun ini terbalik.
"Mestinya kita lebih banyak dari pada orang luar, dan pemberangkatan pendidikan tersebut harus dilaksanakan sesuai aturan," tegasnya.
Ditanya atas persoalan ini, apakah ada upaya untuk meminta ke pusat agar direktur Poltekpar harus putra Daerah, mantan kadis PUPR Loteng ini mengaku, sejauh ini pihaknya belum berpikir, sebab putra daerah yang memiliki akademisi kualifikasi pendidikan pariwisata belum ia ketahui. Jika ada yang sudah memenuhi syarat, pastinya akan diupayakan di isi putra daerah.
"Putra daerah yang memiliki kualifikasi pendidikan pariwisata, belum ada yang saya tahu, jika ada pastinya kita akan minta ke pusat untuk memberdayakan orang lokal. Sebab di samping Putra daerah tentunya nuansanya akan berbeda ketimbang dipimpin oleh orang luar," tandasnya. (AP)
