Jatah DAK Dinas PUPR NTB Menurun Drastis

Kepala Dinas PUPR NTB, H. Ridwan Syah.

 POSTKOTANTB, Mataram-Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tampaknya harus legowo. Kendati ruas jalan provinsi di sejumlah kabupaten masih membutuhkan banyak suntikan Dana Alokasi Khusus (DAK), Jatah NTB mengalami penurunan yang signifikan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, H. Ridwan Syah, mengatakan, tahun ini, Dinas PUPR NTB mendapatkan jatah DAK dengan jumlah sebesar Rp. 65 miliar. Nilai dana ini sedikit dibanding jumlah kebutuhan dana yang diusulkan sebesar Rp. 400 miliar untuk Tahun 2020 ke pemerintah pusat.

"Tahun ini DAK khusus Dinas PUPR mengalami penurunan sampai hampir 50 persen, untuk ruas jalan Provinsi," ungkapnya, Rabu (10/11).

Pria yang akrab disapa Dae Iwan ini menyebut, total dana tersebut akan dialokasikan di Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Tengah. "Kalau kebutuhan jalan di NTB itu banyak. Akan tetapi memang segitu anggarannya. Mau bagaimana lagi," imbuhnya.

Sebaliknya, kendati nilai DAK sangat kecil itu, dia berharap dapat menutupi sejumlah kebutuhan di NTB, minimal dialokasikan untuk pemeliharaan fisik jalan provinsi. Ruas jalan provisi sekitar 1400 kilometer.

Persentase kebutuhan pemeliharan jalan sekitar 83 persen dengan kondisi jalan tergori baik dan sedang. Jadi totalnya sekitar 1200 kilometer ruas jalan yang harus dipelihara. Di masing-masing titik, kemjngkinan akan dialokasikan sebesar Rp. 25 juta.

Di sisi lain Dinas tersebut juga berinisiatif untuk mengajak DPRD NTB agar bersedia mengalokasikan sebagian dana pokok-pokok pikiran (Pokir), dalam rangka membantu program pemeliharaan jalan provinsi.

"Kami di dinas menajamkan program bagaimana sebagian dari DAK dapat dimanfaatkan secara maksimal," imbuhnya.

Selain DAK, saat ini Dinas PUPR NTB  tengah mengusulkan dana ke daerah sekitar Rp. 200 miliar untuk melunasi kekurangan pembayaran atas peningkatan ruas jalan provinsi.

Selain itu, dinas ini juga pengajuan untuk pekerjaan fisik yang menjadi kewenangan Pemprov NTB. Salah satunya pemeliharaan jaringan irigasi dengan volume 1000 sampai 3000 kilometer.

"Ada juga program Sanitasi dan beberapa program lainnya, sesuai dengan RPJMD. Yang jadi persoalannya berapa kemampuan daerah. Sekarang sedang dibahas antara TAPD dan tim Banggar," pungkasnya.(RIN)