Lombok Tengah (postkotantb.com) - Tingginya pengangguran di Lombok Tengah (Loteng), terutama para scurity yang sudah memiliki legalitas resmi sebagai scurity, sampai saat ini masih nganggur.
Sehingga Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (Lidik) NTB menilai kalau ungkapan Loteng adalah gerbang NTB, itu adalah omong kosong.
"Omong kosong Loteng Jadi Gerbang NTB, jika angka pengangguran kita masih tinggi," kata ketua Lidik NTB Sahabuddin saat hearing di kantor dewan bersama puluhan scurity, Kamis (11/11).
Kenapa pihaknya mengatakan demikian, sebab yang sudah jelas memiliki legalitas resmi juga tidak di pergunakan. Padahal mereka para scurity tertarik masuk sebagai scurity dengan iming iming dipekerjakan, setelah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika beroperasi.
Namun apa yang mereka terima saat ini, setelah KEK Mandalika beroperasi, malah tidak dipergunakan. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan masyarakat yang tidak punya legalitas.
"Omong kosong Loteng jadi pintu NTB, setelah KEK Mandalika beroperasi, malah scurity yang sudah punya legalitas dan dijanjikan bekerja tidak di pakai, apalagi yang lain," tandasnya.
Dijelaskan jumlah scurity yang sudah memiliki legalitas sah ada 537 orang, mirisnya lagi dari 537 orang tersebut sebagian besar berasal dari Kecamatan Pujut, yang notabenenya tempat berdirinya KEK Mandalika.
Terhadap hal itu, rekan rekan scurity telah mempercayakan lembaga Lidik NTB, sebagai penyambung ke anggota dewan yang terhormat, terutama masalah nasib mereka di tanah kelahiran sendiri.
Selanjutnya kenapa pihaknya bersurat ke Dinas perijinan, dinas tenaga kerja dan dinas pariwisata, sebab tiga instansi ini memiliki peranan terpenting yang mampu menyelesaikan persoalan ini. Oleh karenanya, pihaknya meminta melalui hearing ini, dewan harus mempertanyakan hal tersebut.
"Tiga institusi ini memiliki peran penting dalam masalah yang kami bawa, sehingga kami ingin dengar apa alasan mereka biar jelas," tegasnya.
Sementara itu anggota DPRD Loteng dari komisi IV Legewarman mengaku, berterima kasih atas infut data yang telah dilakukan Lidik NTB, terutama jumlah scurity yang sudah memiliki legalitas atau sertifikat, namun belum diakomodir oleh sejumlah perusahaan besar di Loteng, termasuk ITDC.
"Saya mewakili Anggota komisi IV DPRD Loteng, mengucapkan banyak terimakasih kepada Lidik NTB yang telah memberikan data akurat, terkait keberadaan scurity yang sudah memiliki sertifikat namun belum diakomodir, terutama mereka yang berasal dari Pujut," katanya.
Dikatakan, informasi terbaru dari Pemprov NTB, bahwa ada investor yang siap membangun hotel di KEK Mandalika sebanyak 8 hotel. Di mana konon investor tersebut sudah menyiapkan modal sebanyak Rp 14 triliun.
Dari 8 hotel yang akan dibangun tersebut, membutuhkan 570 ribu karyawan, jika informasi tersebut benar, pihaknya berjanji akan melakukan komunikasi dengan pemprov NTB, agar mengutamakan karyawan lokal, terutama bagian penjagaan keamanan.
Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan H. Lendek Jayadi, terkait keamanan perekrutan scurity memang itu sangat dibutuhkan, oleh karena pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan, terutama dengan dinas terkait yang menangani ijin.
Sementara itu dari dinas Tenaga kerja dan transmigrasi lalu Syukron mengatakan, angka pengangguran di Loteng memang pihaknya akui cukup tinggi, sehingga hal ini juga bisa memicu kriminal dan ini bisa membuat keamanan terganggu.
Adapun langkah yang sudah dilakukan dengan pihak ITDC, pihak ITDC siap membuka pasar kerja. "Peluang lapangan kerja kita sudah bahas dengan pihak ITDC, namun persoalan atau keluhan scurity tidak pernah disampaikan, sebab persoalan ini muncul sekarang, namun pastinya tuntutan Lidik NTB akan jadi pertimbangan Pemda selanjutnya," janjinya. (AP)
0 Komentar