Perjuangan Organda Berhasil, Tarif Kayangan-Poto Tano Urung Dinaikkan


Mataram (postkotantb.com) - Rencana kenaikan tarif penyeberangan Pelabuhan Kayangan-Poto Tano akhirnya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. 
 
Penundaan ini hasil perjuangan DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Dinas Perhubungan NTB, dan tim kajian teknis lainnya di Aula Dinas Perhubungan NTB, Jumat (31/12/21).

Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum mewakili masyarakat, khususnya penumpang Pelabuhan Kayangan-Poto Tano sangat resah dengan rencana kenaikan tarif penyeberangan tersebut. 

Karena itu, dirinya siap pasang badan agar keputusan Gubernur NTB nomor 550-776 tahun 2021 dan keputusan Direksi PT ASDP IF (Persero) Nomor KD.130/OP.404/ASDP 2021 tersebut dibatalkan atau ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.

"Jadi penundaan kenaikan tarif ini bukan dalam waktu dekat. Sepanjang belum memenuhi syarat, maka kenaikan tarif tidak akan terjadi," tegas pria yang akrab dipanggil JK itu.

Pria berdarah Sumbawa itu menambahkan, jika pemerintah getol ingin menaikkan tarif penyeberangan Kayangan-Poto Tano, harus memenuhi syarat dan kajian teknis terlebih dahulu. Mulai dari studi kelayakan, studi ekonomi, dan kajian teknis lainnya.

“Sekali lagi, jika semua itu tidak dipenuhi, maka jangan berharap kenaikan tarif akan dilakukan. Intinya Organda akan menolak keras,” tegasnya lagi.

 

Sebelumnya usai Rakor, Asisten II Setda NTB, M Husni menjelaskan, penundaan dilakukan guna menyamakan pemahaman, persepsi antara pemerintah dengan masyarakat yang diwakili Organda. 

Termasuk juga kembali melakukan kajian teknis sebelum memutuskan naik tidaknya tarif penyeberangan antara Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa tersebut.

"Kita akan lakukan kajian ulang," jawab Husni. 

Dalam kajian nantinya kata Husni, akan melibatkan semua stakeholder lainnya. Selain dari Dinas Perhubungan NTB, ada juga dari Organda, Gapasdap, dan tim ahli. 

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan NTB, HL Moh. Fauzal mengajak semua masyarakat cerdas. Artinya, jika pun ada kenaikan tarif, maka harus diimbangi dengan fasilitas yang masyarakat dapatkan.

"Intinya kebijakan ini harus berpihak kepada masyarakat," tegas mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB itu. (red)