Selasa Pekan Depan, Kasus Poltekpar Lombok Dirilis Polres Loteng


LOTENG, (postkotantb.com) - Kapolres Lombok Tengah AKBP Heri Indra Cahyono memastikan, dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan tenaga pegawai non PNS dan pegawai non Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (non PPPK), di lingkup Poltekpar Lombok. 

Yang di laporkan Sahiruddin alias Daink ke Polres Lombok Tengah. Akan dirilis Selasa 7 Desember 2021 mendatang.

Demikian dikatakan Kapolres Lombok Tengah AKBP Heri Indra Cahyono, saat di konfirmasi di halaman Masjid Bhayangkara, Jum'at (3/12).  

Sesuai hasil penyidikan oleh anggota reskrim Polres Lombok Tengah, tidak ditemukan ada dugaan pemalsuan dokumen, sesuai yang dilaporkan oleh saudara Sahiruddin. 

"Anggota telah melaksanakan tugas secara profesional dan menghasilkan tak ada temuan Pemalsuan pengangkatan di tubuh Poltekpar Lombok, sebagai mana yang dilaporkan saudara Sahiruddin," terangnya.

Ditanya kenapa kasus poltekpar disebut rilis, tidak disebut gelar, prajurit melati dua ini mengaku, sesuai informasi yang ia terima sebelumnya, kasus ini sudah digelar di Polda dan langsung ditangani oleh Bareskrim.

Dimana informasinya, tak ada temuan pemalsuan, sehingga secara aturan tidak boleh ada gelar jika sudah dilakukan gelar, sehingga besok Selasa, pihaknya akan merilis hasil akhir dari laporan pak Sahiruddin. 

Sementara itu dalam pemberitaan sebelumnya, nama nama yang dilaporkan di duga anak dari dosen di Poltekpar Makasar, sebagai dosen yang diangkat sebagai pegawai di Poltekpar Lombok tertanggal 4 Oktober 2020.

Diantaranya, inisial SWM diduga anak kandung direktur Poltekpar Makasar. Inisial MI keponaan direktur Poltekpar Makasar, PAI kerabat poltekpar Makasar. Selanjutnya inisial AFR kerabat poltekpar Makasar, YRAL Kerabat Poltekpar Makasar, MS kerabat poltekpar Makasar,  IW Kerabat Poltekpar Makasar, J kerabat Poltekpar Makasar.

Selain itu, DPD kerabat Poltekpar Bali, PGPA, kerabat poltekpar Bali dan yang terakhir HYS. “Kami punya bukti, nama nama yang diberangkatkan ini, di sekolahkan pihak poltekpar Lombok, tahun 2019 atau setelah keluar PP larangan pengangkatan tenaga non PNS atau non PPPK,” terangnya.

Khusus inisial SW dan HYS, sebelumnya bukan berstatus sebagai dosen tetap/ dosen/ dosen/PTT. Akan tetapi mereka berdua saat itu berstatus sebagai tenaga administrasi di lingkungan Poltekpar Lombok sejak tahun 2017 sampai dengan 2019.

Hanya PGPA yang kala itu sudah menjadi tenaga pengajar/dosen. Sisanya yang delapan orang tersebut baru sekitar bulan Agustus 2019, datang dan langsung dinyatakan sebagai dosen tetap. Sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengukuran kinerja, melalui aplikasi e-performance Poltekpar Lombok tahun 2020 di bagian sub koordinator administrasi akademik.

Pertanyaannya sekarang adalah sejak kapan delapan orang tersebut ,di angkat sebagai dosen tetap di lingkungan Poltekpar Lombok. Sementara dalam SK pengangkatan tenaga PPP tahun 2019 nomor: SK.06.01/ KP.006/ PLL/ 1/ 2019 tertanggal: 22 Januari 2019 tidak : tercantum nama-nama dari delapan orang yang diberangkatkan tugas belajar ke Taiwan.

Atas hal tersebut lanjutnya, pihaknya mempertanyakan soal pengangkatan P3K yang menurutnya tidak sesuai prosedur, termasuk disentil nya pembiayaan beasiswa ke Taiwan yang telah dilaporkan dan berkasnya ke Polres Loteng. “Mahasiswa yang dikirim ke perguruan tinggi Cowyang, Taiwan tidak memiliki dasar payung hukum dalam mengeluarkan biaya menyekolahkan ke negara luar, ini tidak jelas seperti apa,” tegasnya.

Kerugian negara yang ditimbulkan dari persoalan diatas, per orang ditaksirkan sekitar 7.661 US dolar  atau Rp 14 ribu per dolar, sehingga menjadi sekitar Rp 111.000.000.

“Jika dikalkulasikan dari 11 orang yang diberangkatkan tersebut, kami diperkirakan sekitar Rp 1 miliar lebih,” terangnya. (AP)