Seluruh Fraksi Sepakat, Soal Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2022




LOTENG, (postkotantb.com) -  Seluruh Fraksi di DPRD Lombok Tengah (Loteng), yang masuk dalam Badan Anggaran (Banggar), sepakat soal nota keuangan dan Ranperda APBD 2022.

Persetujuan atas kesepakatan masing masing Fraksi tersebut, disampaikan saat rapat paripurna DPRD yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD, Selasa (30/11). 

Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD setempat, M.Tauhid

H Qadir pada sidang tersebut, Bupati Loteng HL.Pathul Bahri, Sekda Loteng, L. Firman Wijaya kepala OPD se-Loteng.

Kesepakatan masing masing Fraksi dibacakan oleh Juru Bicara Banggar, H.Muhalip. adapun keputusan masing masing Fraksi diantaranya

1. Fraksi Partai Gerindra :

Menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut :

a.Fraksi gerindra mendorong optimalisasi pengelolaan PAD terutama PAD yang sudah jelas sumbernya seperti pajak dan retribusi yang ada di kawasan ekonomi khusus mandalika, BPHTB, retribusi menara telekomunikasi dan lain sebagainya.

b.Fraksi Gerindra memandang bahwa untuk mendukung pengembangan pariwisata dibutuhkan investor yang benar- benar serius untuk mau membangun khususnya di bidang perhotelan yang kondisinya saat ini masih lebih sedikit dibanding dengan kota mataram maupun lombok utara.

c.Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah segera melakukan penertiban terhadap tanah-tanah yang telah dikuasai oleh sejumlah pihak namun hingga saat ini tidak kunjung melakukan pembangunan, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar.

2.Fraksi Partai Golkar

Setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:

a.Terhadap kamus anggaran, penempatan nomenklatur disesuaikan dengan tupoksi OPD seperti alsintan harusnya ada di dinas pertanian, bukan di dinas koperasi.

b.Eksekusi anggaran agar dilaksanakan secepatnya sehingga nilai  manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

c.Terhadap konsultan perencana agar ditertibkan mengingat ada  indikasi beberapa konsultan perencana yang justru bekerjasama dengan pihak pelaksana kegiatan.

3.Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut :

a.Agar apa yang telah menjadi catatan-catatan fraksi untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

b.Fraksi PKB  mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menutup kebocoran PAD dengan melakukan penataan serta penertiban terhadap obyek pajak dan retribusi daerah. hal ini menjadi penting untuk segera dilakukan mengingat dalam penetapan pajak hotel misalnya, masih ada yang belum didasarkan atas jenis dan jumlah kamar yang tersedia.

c.Sebagai upaya untuk meningkatkan PAD, hendaknya didukung dengan perangkat hukum serta sarana dan prasarana yang memadai seperti perubahan terhadap perda pajak dan retribusi daerah,  penyediaan parkir gate, serta alat uji kendaraan bermotor serta fasilitas pendukung lainnya.

d.perlunya mengoptimalkan keberadaan aset daerah sebagai sumber PAD.

4.Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Menyatakan bahwa Fraksi PPP menyampaikan apresiasi atas optimisme pemerintah daerah dalam menyusun target pad. untuk itu, fraksi PPP meminta kepada pemerintah daerah untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh OPD dalam menggali PAD, seperti dinas lingkungan hidup yang membutuhkan laboratorium, dinas perhubungan yang membutuhkan parkir gate, rambu-rambu di perairan laut selatan, neon box serta alat pengujian kendaraan bermotor. Fraksi PPP menyatakan setuju.

5.Fraksi Partai Demokrat

Menyatakan setuju serta menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD.

6.Fraksi PKS

Menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:

a.Mendukung fraksi-fraksi lain yang telah memberikan perhatian serius terhadap upaya peningkatan PAD.

b.Fraksi PKS memandang bahwa perlu adanya penjelasan yang lebih detail terhadap data pad serta rincian belanja sebagai bahan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

7.Fraksi PBB

Menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut :

a.Fraksi PBB mendukung dan mendorong pemerintah daerah terhadap upaya nyata dalam mengoptimalkan potensi PAD.

b.Meminta pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informatika berupa aplikasi penyetoran pad secara non tunai sebagai upaya untuk mengurangi potensi kebocoran PAD.

c.Keberkahan kawasan mandalika yang menjadi salah satu sumber pad, hendaknya juga dapat dirasakan oleh tenaga GTT dan PTT melalui peningkatan kesejahteraannya.

Fraksi nasdem perjuangan

Menyatakan setuju dengan dengan catatan sebagai berikut :

menyampaikan catatan khusus untuk bappeda, agar benar benar tampil sebagai lembaga yang memang selayaknya berfungsi sebagai lembaga perencana khususnya dalam mendesain pendapatan daerah yang lebih maksimal lagi.

Mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang berbasis pelayanan kepada masyarakat. hal ini menjadi penting mengingat semakin baik dan banyaknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka akan berimplikasi terhadap optimalnya potensi pendapatan daerah.

9.Fraksi Amanat Nurani Berkarya

Menyatakan setuju dengan harapan dan doa semoga apa yang telah disepakati dalam pembahasan di tingkat badan anggaran dapat direalisasikan secara nyata. 

Dengan demikian maka seluruh fraksi-fraksi yang duduk dalam Banggar menyatakan setuju terhadap hasil pembahasan badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah. (AP)