Loteng, (postkotantb.com) - Pembagian BLTD di 15 Desa yang akan melaksanakan pilkades serentak di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 disinyalir riskan dipolitisir oleh oknum petugas yang tidak bisa menjaga netralitasnya, dan ini sangat merugikan calon Kepala Desa yang lain.
Dilihat dari perspektif di lapangan artian pembagian uang BLTD ini yang paling di untungkan adalah calon Kades petahana.
Salah satu tokoh Masyarakat Kecamatan Praya Barat Daya sekaligus pegiat LSM Abdul Manan, menyoal hal ini kepada Komisi 1 DPRD Loteng.
Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ada 15 Desa se-Lombok Tengah dalam waktu dekat ini sekitar tanggal 25 Agustus 2022 akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa serentak.
"Kami atas nama masyarakat Lombok Tengah memohon dengan hormat kepada Pemda Lombok Tengah untuk mengkawal ketat pembagian Uang BLTD," ungkap Abdul Manan.
Di ketahui ada beberapa oknum kadus dan perangkat Desa yang menjadikan bantuan pemerintah pusat ini sebagai bahan politik atau kampanye, dengan memanfaatkan kesempatan yang ada.
"Kami sangat menyangkan sekali tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh oknum kadus ini terjadi, oleh karna itu kami berharap pemda Lombok Tengah benar-benar menanggapi aspirasi kami," cetus Manan.
Suasana pilkades serentak ini benar-benar membuat situasi semakin panas,seakan pilkades terasa tinggal 1 minggu lagi, karena masing-masing bakal calon dan timsesnya sudah mulai berlomba-lomba turun gunung untuk mencari KTP masyarakat.
Sementara itu ada sebagian oknum kadus dengan sengaja memperalat bantuan pemerintah pusat seperti PKH, BPNT dan BLTD untuk mengkampanyekan kandidat petahana serta untuk menarik KTP, ini sesuai pengakuan dari beberapa warga.(red)
0 Komentar