MSQ: Itu hal biasa dan bisa jadi ini langkah Gubernur menyadarkan jajarannya dan bisa juga salah pilih
Loteng, (poskotantb.com)- Akhir akhir ini isu pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Kian Santer menjadi pembicaraan disejumlah grup, baik grup WhatsApp ataupun Facebook.
Hal tersebut telah memantik perhatian ketua Pemuda Pancasila (PP) Lombok Tengah (Loteng) M. Samsul Qomar. Dalam pres rilisnya mantan ketua komisi II DPRD Loteng ini mengatakan, atas isu tersebut, ada dua hal yang bisa diambil hikmah dari isu tersebut.
Pertama ini salah satu langkah Gubernur NTB untuk menyegarkan jajarannya dalam hal melaksanakan Tugas dan Pungsi (Tupoksi). Lebihnya lagi jabatan Sekda adalah salah satu jabatan strategis di jajaran birokrasi.
Di mana kemungkinan roda kepemimpinan dan keinginan gubernur memajukan NTB saat ini, kurang di support oleh Sekda, sehingga salah satu langkah untuk membangunkan jajarannya dengan cara menjual isu pergantian.
Menjual isu pergantian Sekda ini, tentunya tidak berpengaruh terhadap Sekda saja, namun bisa merambah ke dinas yang lain, agar mereka berpacu dalam mengikuti roda dan gaya serta mendukung secara penuh upaya kepemimpinan gubernur menjadikan NTB lebih baik.
Dua, bisa saja sekda saat ini titipan atau rekomendasi salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) atau lembaga, sehingga hasilnya tidak selaras dengan tuntutan atau roda pemerintahan gubernur dalam memajukan NTB. "Berhalusinasi itu sah sah saja, dan apa yang saya katakan itu hanyalah persepsi saya, melihat fenomena dan santernya isu pergantian jabatan sekda," ungkapnya.
Soal ada yang suka dan tidak suka Sekda di ganti lanjut mantan wartawan senior ini, itu hal lumrah namanya juga pendapat biasa itu yang paling penting pemerintahan itu bisa berjalan sesuai alurnya. Dan jika pendapat yang kedua benar adanya, pihaknya mengingatkan lain kali pansel itu harus profesional dan kredible jangan ada pengaruh ormas atau lembaga dalam menentukan hasil jadi murni atas kerja pansel yang di biayai oleh rakyat.
Sebab penentuan sebuah jabatan birokrasi masih menggunakan rekomendasi ormas atau lembaga maka hasilnya biasanya tidak selaras dengan pemimpin daerah tersebut. "Jangan jangan dulu sekda NTB juga ada rekom dari ormas siapa tau ya kan kita boleh curiga, jika berkaca mata dengan kondisi saat ini," sambungnya.
Jadi menurutnya, gubernur harus tegas dan menyelematkan roda pemerintahannya dengan cara mengganti sekda jika perlu karena sesuai amanat undang undang itu tidak salah dan boleh dilakukan.
Kalau ada dukungan dari lembaga lembaga agar sekda jangan di ganti kan itu masukan yang bisa di pertimbangkan gubernur kan demokras boleh saja ada masukan tapi keputusan tertinggi ada di gubernur. (Ap)
0 Komentar